DPR Desak Pemerintah Keluarkan Surat Resmi Penghentian Reklamasi

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menilai nasib reklamasi hanya bisa ditentukan ketika pemerintah pusat dengan tegas mengeluarkan surat resmi penghentian.

Hal ini dikarenakan sejak diputuskan penghentian belum ada surat resmi tegas dari Kementerian Koordinator Kemaritiman maupun bawahannya seperti Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Tapi kenyataannya hanya speak-speak saja meski pemerintah pusat sudah membuat tim gabungan. Kenyataannya sampai saat ini belum dibentuk dalam keputusan resmi maka masih ada kegiatan hingga saat ini," ujar Viva dalam Diskusi Sindotrijaya 'Nasib Reklamasi', Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/4/2016).

Menurut Viva, seharusnya reklamasi ada untuk membenarkan pantai-pantai yang rusak namun pada kenyataannya untuk pembangunan properti.

"Jadi ini sudah berorientasi menjadi bisnis, dari sisi saya, jadi kami menunggu surat tersebut, karena para nelayan yang saya lihat sangat kecewa dan protes tentang hal ini," tukasnya.