Jokowi Diminta Keluarkan Perintah Penghentian Reklamasi Pantai Utara

JAKARTA - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) meminta Presiden RI Joko Widodo bersikap tegas menghentikan proyek reklamasi Pantai Utara Jakara.

Sekretaris Jenderal KIARA Abdul Halim mengatakan, proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta itu hanya membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Lebih jauh, hanya membuat masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir itu semakin susah.

Pasalnya, akan terjadi penggusuran di mana-mana. Salah satunya di Pasar Ikan beberapa waktu lalu. Masyarakat yang sudah tinggal selama bertahun-tahun lamanya itu digusur tanpa adanya kepastian akan mata pencahariannya.

"Penggusuran Pasar Ikan juga bagian dari proyek reklamasi. Sebab, disitu akan dijadikan jalan akses ke pulau-pulau nantinya, dibuat juga taman-taman. Dan cara Ahok menggusur itu begitu kasar. Gubernur harusnya jadi juru bicara masyarakat," ujarnya pada Sindonews, Senin (18/4/2016).

Menurutnya, salah satu yang dirugikan akan adanya reklamasi itu merupakan para nelayan. Pasalnya, mereka akan kehilangan pekerjaannya. Selain nelayan, nasib para istri nelayan pun akan ikut terpengaruh.

"Beban perempuan nelayan menjadi semakin besar. Mereka mengurus rumah tangga, disisi lain mereka juga cari penghasilan, ketika suami hilang kerja, dia juga mau tak mau bakal kerja," tuturnya.

Halim menerangkan, sejatinya, jika Gubernur DKI Jakarta itu serius menata kota Jakarta. Alangkah baiknya jika Ahok melakukan penataannya dengan membangun rumah deret di kawasan pesisir pantai, melakukan pemulihan ekosistem, memberikan akses kesehatan, dan membuat sarana dan prasarana pendidikan.

Maka itu, ungkap Halim, sudah sepatutnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghentikan program reklamasi. Lebih jauh, seharusnya penghentian itu tidak dilakukan secara sementara, tapi selamanya dan digantikan dengan pemulihan ekosistem.

"Jadi, menurut kami, bukan cuma dihentikan sementara karena Jakarta itu tak butuh reklamasi, tapi dikembalikan lagi ekosistem dan tatanannya," jelasnya.

"Dan itu kuncinya di Presiden, kalau dia tegas tak butuh reklamasi. Keluarkan segera pernyataan penghentian reklamsi. Mengapa harus Presiden? Lah menteri saja diabaikan sama Ahok. Lagi pula, urusan reklamasi itu berdampak pada kepentingan gizi Ahok saja di Pilkada 2017," pungkasnya.