DPRD DKI Jakarta Pertanyakan Sumber Dana Relawan Ahok

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mempertanyakan sumber keuangan relawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bentuk dukungannya di Pilgub DKI Jakarta 2017. Karena, apa yang dilakukan relawan Ahok itu tidak gratis.

"Sekarang gini, dia buka stand di mal buat ngumpulin KTP. Emang bikin begitu gratis? Bayarlah. Itu darimana dananya. Hati-hati lho, lebih dari sejuta bisa kena gratifikasi," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik di Jakarta, Rabu (16/3/2016). (Baca: Ahok Pasrah jika Tak Mampu Kumpulkan Satu Juta KTP)

Rencana relawan Ahok membuat rekening untuk membantu pendanaan jargonnya maju kembali ke DKI 1, Taufik mengingatkan, agar orang nomor satu di DKI Jakarta itu fokus dalam kasus pembelian lahan di RS Sumber Waras. "Sudahlah jangan macam-macam. Kasus Sumber Waras saja tuh diurusin," katanya.

Senada dengan Taufik, Abraham Lunggana alias Haji Lulung juga meminta, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) mulai mengawasi adanya mobilisasi massa relawan Ahok. (Baca: Teman Ahok Sesumbar Mampu Salip Suara Golkar & Demokrat)

"Ya dong sekarang begini ada mobilisasi massa. Mereka berdatangan dari Bekasi, Depok dan wilayah lainnya. Harus objektiflah ini fakta di lapangan. Saya minta Panwaslu mengawasi itu," kata politikus PPP ini.

Lulung khawatir, mobilisasi massa rentan dengan aksi politik uang. Maka itu, jalur partai lebih baik ketimbang independen. (Baca: Cari Dukungan, Teman Ahok Sambangi Rusun Jatinegara)

"Khawatir ada money politic, costnya lebih besar dari parpol. Di formulir itu ada materai 6.000 kalau pasangan nya kan. Kalau ditanya siapa yang siap? ya parpol lah. Parpol punya legitimasi yang jelas. Sementara independen, KTP (pendukung) nya masih harus diverifikasi satu per satu," tutupnya.