Perombakan PNS di Pemprov DKI Pengaruhi Penyerapan Anggaran
Perombakan PNS di Pemprov DKI Pengaruhi Penyerapan Anggaran
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta kembali merombak 328 PNS pejabat eselon III dan IV. Perombakan ini merupakan yang ke enam kalinya dilakukan sejak awal Januari lalu.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi mengatakan, perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI memang harus dilakukan untuk menemukan formasi yang mampu mendukung percepatan terobosan-terobosan pembangunan. Namun, sayangnya pergantian dilakukan dengan cepat ini malah menghambat mobilitas pembangunan.
Hal itu pun terlihat dari tiga tahun kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di DKI yang di mana penyerapannya terus di bawah 50%. "Tidak mudah untuk beradaptasi menjalani program kegiatan kalau cuma dengan waktu evaluasi tiga bulan. Akibatnya penyerapan rendah. Belanja modal itu belanja publik yang dampaknya dirasakan masyarakat," kata Sanusi saat dihubungi Jumat 6 November 2015 kemarin.
Politikus Partai Gerindra itu pun mempertanyakan asessment pergantian pejabat yang dilakukan Pemprov DKI. Menurut Sanusi, apabila asessment dilakukan dengan baik dan benar, tentunya pergantian pejabat tidak akan terus dilakukan.
"Kalau sebentar-sebentar diganti, berartikan ada persoalan asement. Jangan-jangan penilaiannya tidak objektif, fit dan proper test-nya tidak ada. Kalau pakai standarisasi HRD yang pas seharusnya tidak diganti. Kalau baru dilantik kemudian distaf-kan, bagaimana itu," jelasnya.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menampik jika perombakan mengganggu penyerapan anggaran. Menurut Ahok, perombakan yang dilakukan selama ini cukup efektif.
Hal itu terlihat dari kebersihan Jakarta yang menjadi lebih bersih. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sudah semakin cepat proses perizinan.
Pejabat yang bermain anggaran terus diketahui. Terpenting, lanjutnya, banyak staf-staf pejabat yang melaporkan tingkah laku atasannya dalam bekerja. Kendati demikian, Mantan Bupati Belitung Timur itu masih melihat lemahnya kinerja para pejabat dilingkunganya.
"Ini ibarat klub sepak bola. Eselon II ini pelatih, saya manajer dan masyarakat pemiliknya. Kalau pelatih tidak bisa buat penyerangnya cetak gol, saya ganti pelatihnya. Nah silakan pilih pemainnya kalau tidak mau diganti. Intinya Jakarta jangan sampai kebobolan masih ada masyarakatnya yang perut dan dompetnya kosong," ungkapnya
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi mengatakan, perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI memang harus dilakukan untuk menemukan formasi yang mampu mendukung percepatan terobosan-terobosan pembangunan. Namun, sayangnya pergantian dilakukan dengan cepat ini malah menghambat mobilitas pembangunan.
Hal itu pun terlihat dari tiga tahun kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di DKI yang di mana penyerapannya terus di bawah 50%. "Tidak mudah untuk beradaptasi menjalani program kegiatan kalau cuma dengan waktu evaluasi tiga bulan. Akibatnya penyerapan rendah. Belanja modal itu belanja publik yang dampaknya dirasakan masyarakat," kata Sanusi saat dihubungi Jumat 6 November 2015 kemarin.
Politikus Partai Gerindra itu pun mempertanyakan asessment pergantian pejabat yang dilakukan Pemprov DKI. Menurut Sanusi, apabila asessment dilakukan dengan baik dan benar, tentunya pergantian pejabat tidak akan terus dilakukan.
"Kalau sebentar-sebentar diganti, berartikan ada persoalan asement. Jangan-jangan penilaiannya tidak objektif, fit dan proper test-nya tidak ada. Kalau pakai standarisasi HRD yang pas seharusnya tidak diganti. Kalau baru dilantik kemudian distaf-kan, bagaimana itu," jelasnya.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menampik jika perombakan mengganggu penyerapan anggaran. Menurut Ahok, perombakan yang dilakukan selama ini cukup efektif.
Hal itu terlihat dari kebersihan Jakarta yang menjadi lebih bersih. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sudah semakin cepat proses perizinan.
Pejabat yang bermain anggaran terus diketahui. Terpenting, lanjutnya, banyak staf-staf pejabat yang melaporkan tingkah laku atasannya dalam bekerja. Kendati demikian, Mantan Bupati Belitung Timur itu masih melihat lemahnya kinerja para pejabat dilingkunganya.
"Ini ibarat klub sepak bola. Eselon II ini pelatih, saya manajer dan masyarakat pemiliknya. Kalau pelatih tidak bisa buat penyerangnya cetak gol, saya ganti pelatihnya. Nah silakan pilih pemainnya kalau tidak mau diganti. Intinya Jakarta jangan sampai kebobolan masih ada masyarakatnya yang perut dan dompetnya kosong," ungkapnya
(whb)
Explore More