Tunda Kenaikan Tarif Commuter Line, PT KAI Lakukan Ini
A
A
A
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia mengaku siap mengeluarkan dana talangan kepada PT KCJ demi menunda kenaikan tarif commuter line pada 18 November 2015. Nantinya dana itu bisa digunakan sampai dengan akhir tahun ini.
Senior Coorporate Communication PT KAI, Agus Komarudin mengaku pihaknya siap mengeluarkan dana talangan asalkan Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Keuangan mau menyetujui syarat yang ditentukan oleh KAI.
"Salah satunya perjanjian hitam putih untuk menggunakan dana ini. Kami sebenarnya setuju saja, tapi kami ini lembaga pemerintah, penggunaan dana talangan tidak bisa dilakukan sembarangan," ucap Agus ketika dikonfirmasi, Minggu (1/11/2015).
Sejauh ini, Agus mengaku merealisasikan hal tersebut, pihaknya masih menunggu pernyataan secara tertulis dari Kemenkeu. Dia tak masalah, dana itu nantinya baru bisa dibayarkan pada tahun 2016 nanti.
"Kami bersama Kemenhub telah mengajukan ke Kemenkeu, tapi belum ada balasan. Apapun keputusannya nantinya itu, setuju atau tidak, kami akan menghormatinya," tegas Agus.
Untuk menutupi agar tarif KRL tidak mengalami kenaikan, Senior Coorporate Communication PT KCJ, Eva Chairunissa mengaku sedikitnya uang sebesar Rp180 miliar harus ditanggulangi oleh pihak tertentu untuk menutupi kontrak Public Service Obligation (PSO) yang habis pada 18 November 2015 nanti.
Nantinya nilai ratusan miliar itu akan sanggup menutupi biaya operasional KRL mulai dari kontrak habis pada pertengahan November 2015 hingga Akhir Desember 2015. "Kontraknya telah ada sejak lama, kenapa hanya sampai November saya juga tidak tahu," tegas Eva.
Sejatinya, Eva mengaku, anggaran PSO Subsidi yang di keluarkan Kementrian Perhubungan sekitar Rp858 miliar terhadap KCJ sangat terasa. Hal ini terbukti dengan adanya kenaikan penumpang yang terjadi setiap bulannya. "PSO itu meringkan beban penumpang," jelasnya.
PILIHAN:
Ditanya Soal Sumber Waras, Ahok Emosi ke Wartawan
Ini Penyebab Kanit Lantas Polsek Cipondoh Tembak Kepala Sendiri
Senior Coorporate Communication PT KAI, Agus Komarudin mengaku pihaknya siap mengeluarkan dana talangan asalkan Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Keuangan mau menyetujui syarat yang ditentukan oleh KAI.
"Salah satunya perjanjian hitam putih untuk menggunakan dana ini. Kami sebenarnya setuju saja, tapi kami ini lembaga pemerintah, penggunaan dana talangan tidak bisa dilakukan sembarangan," ucap Agus ketika dikonfirmasi, Minggu (1/11/2015).
Sejauh ini, Agus mengaku merealisasikan hal tersebut, pihaknya masih menunggu pernyataan secara tertulis dari Kemenkeu. Dia tak masalah, dana itu nantinya baru bisa dibayarkan pada tahun 2016 nanti.
"Kami bersama Kemenhub telah mengajukan ke Kemenkeu, tapi belum ada balasan. Apapun keputusannya nantinya itu, setuju atau tidak, kami akan menghormatinya," tegas Agus.
Untuk menutupi agar tarif KRL tidak mengalami kenaikan, Senior Coorporate Communication PT KCJ, Eva Chairunissa mengaku sedikitnya uang sebesar Rp180 miliar harus ditanggulangi oleh pihak tertentu untuk menutupi kontrak Public Service Obligation (PSO) yang habis pada 18 November 2015 nanti.
Nantinya nilai ratusan miliar itu akan sanggup menutupi biaya operasional KRL mulai dari kontrak habis pada pertengahan November 2015 hingga Akhir Desember 2015. "Kontraknya telah ada sejak lama, kenapa hanya sampai November saya juga tidak tahu," tegas Eva.
Sejatinya, Eva mengaku, anggaran PSO Subsidi yang di keluarkan Kementrian Perhubungan sekitar Rp858 miliar terhadap KCJ sangat terasa. Hal ini terbukti dengan adanya kenaikan penumpang yang terjadi setiap bulannya. "PSO itu meringkan beban penumpang," jelasnya.
PILIHAN:
Ditanya Soal Sumber Waras, Ahok Emosi ke Wartawan
Ini Penyebab Kanit Lantas Polsek Cipondoh Tembak Kepala Sendiri
(ysw)