KPU Depok Dituding Berpihak, Cawalkot Layangkan Protes
KPU Depok Dituding Berpihak, Cawalkot Layangkan Protes
A
A
A
DEPOK - Pasangan Calon Wali Kota (Cawalkot) Depok Dimas Oky Nugroho-Babai Suhaemi melayangkan proteskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasangan nomor urut satu ini mempersoalkan adanya pengurangan jumlah pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pileg 2014 dan DPT Pilkada 2015, data yang dicatat pasangan ini menyusut hingga 39 ribu suara.
"Pengurangan jumlah pemilih ini melanggar hak asasi, langgar UU penghilangan hak demokrasi, 39 ribu suara. Kami layangkan protes tertulis ke Panwas dan KPUD. Masa lucu jumlah penduduk Depok terus bertambah tapi jumlah pemilih bisa menurun," tukas Calon Wakil Wali Kota Depok Babai Suhaemi di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Kamis (8/10/2015).
Pengurangan terjadi di tujuh kecamatan yakni Tapos (3.120 pemilih), Bojongsari (207 pemilih), Cipayung (4.560 pemilih, Sawangan (1.765 pemilih), Beji (1.0567 pemilih), Cinere (8.361 pemilih), dan Sukmajaya (10.732 pemilih). Babai menambahkan, belum lagi terkait adanya dugaan anggaran yang tidak transparan yang dilakukan KPU Kota Depok.
"Bisa saja korupsi, persoalan TPS kalau di dalam draft ajuan mereka ke pemerintah kenyataannya hanya sekian TPS," tukasnya.
Selain itu, banyaknya Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang KPU Kota Depok justru lebih banyak APK calon incumbent. Ia menuding keberpihakan KPU terhadap pasangan incumbent juga terlihat dari setiap proses sosialisasi.
"Nomor dua banyaknya APK yang dipasang. APK nomor satu ada yang enggak dipasang, boleh dicek. APK kami juga ditempatkan di tempat yang kurang strategis, ditempatkan di tempat tak terlihat. KPUD enggak profesional harusnya APK berdampingan," tuturnya.
Dia juga menyesalkan sosialisasi yang tak optimal oleh KPU Kota Depok terkait tahapan Pilkada. Belum lagi banyaknya isu kampanye hitam soal SARA, menurutnya membuat pasangan ini dirugikan.
"Kampanye hitam bagaimana mempergunakan SARA, pihak calonnya sendiri bentuknya omongan jangan pilih calon wali kota yang kafir katanya, kan enggak benar. Itu fitnah, mengandung adu domba antar agama," tuturnya.
PILIHAN:
Ini Tarif Bajaj Online Milik Pemprov DKI Jakarta
"Pengurangan jumlah pemilih ini melanggar hak asasi, langgar UU penghilangan hak demokrasi, 39 ribu suara. Kami layangkan protes tertulis ke Panwas dan KPUD. Masa lucu jumlah penduduk Depok terus bertambah tapi jumlah pemilih bisa menurun," tukas Calon Wakil Wali Kota Depok Babai Suhaemi di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Kamis (8/10/2015).
Pengurangan terjadi di tujuh kecamatan yakni Tapos (3.120 pemilih), Bojongsari (207 pemilih), Cipayung (4.560 pemilih, Sawangan (1.765 pemilih), Beji (1.0567 pemilih), Cinere (8.361 pemilih), dan Sukmajaya (10.732 pemilih). Babai menambahkan, belum lagi terkait adanya dugaan anggaran yang tidak transparan yang dilakukan KPU Kota Depok.
"Bisa saja korupsi, persoalan TPS kalau di dalam draft ajuan mereka ke pemerintah kenyataannya hanya sekian TPS," tukasnya.
Selain itu, banyaknya Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang KPU Kota Depok justru lebih banyak APK calon incumbent. Ia menuding keberpihakan KPU terhadap pasangan incumbent juga terlihat dari setiap proses sosialisasi.
"Nomor dua banyaknya APK yang dipasang. APK nomor satu ada yang enggak dipasang, boleh dicek. APK kami juga ditempatkan di tempat yang kurang strategis, ditempatkan di tempat tak terlihat. KPUD enggak profesional harusnya APK berdampingan," tuturnya.
Dia juga menyesalkan sosialisasi yang tak optimal oleh KPU Kota Depok terkait tahapan Pilkada. Belum lagi banyaknya isu kampanye hitam soal SARA, menurutnya membuat pasangan ini dirugikan.
"Kampanye hitam bagaimana mempergunakan SARA, pihak calonnya sendiri bentuknya omongan jangan pilih calon wali kota yang kafir katanya, kan enggak benar. Itu fitnah, mengandung adu domba antar agama," tuturnya.
PILIHAN:
Ini Tarif Bajaj Online Milik Pemprov DKI Jakarta
(mhd)
Explore More