Ongkos Bus Transjakarta Mahal, Pemprov DKI Akan Digugat

JAKARTA - Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) mengancam mengajukan gugatan terhadap Pemprov DKI dan PT Transjakarta terkait besarnya ongkos untuk perjalanan bus Transjakarta.

Ketua FAKTA Azas Tigor Nainggolan mengatakan, sejak diterapkannya sistem e-ticketing untuk naik bus Transjakarta masyarakat harus membeli dahulu kartu elektronik sebesar Rp40.000. Bila enggan membeli kartu tersebut, otomatis masyarakat tidak bisa menumpangi bus Transjakarta.

Oleh karena itu Azas meminta PT Transjakarta segera membuat kartu single trip untuk meringankan beban masyarakat. Seharusnya PT Transjakarta mencotoh PT KCJ dalam penerapan sistem e-ticketing untuk Commuter Line.

"Kita minta secepatnya harus dibuat kartu single trip. Ini bisa dituntut secara hukum, saya akan gugat di pengadilan atas dasar undang-undang pelayanan publik," tegasnya. Menurut Azas, Pemprov DKI telah melanggar UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam UU No 25/2009 tersebut mewajibkan pemerintah meemberikan layanan publik. "Sekarang kalau multi trip, berarti kasihan dong orang miskin," tegasnya.

Pada prinsipnya, angkutan umum harus bisa diakses oleh siapapun terlebih warganya sendiri. Ahok sebagai kepala daerah harus mengurus tuntas masalah-masalah yang ada di bidang transportasi umum di Jakarta.

Salah seorang warga Jakarta, Rico (35) mengatakan, sempat terkejut ketika hendak naik bus APTB Transjakarta dari Hotel BNN, Cawang, Jakarta Timur, untuk pulang ke rumahnya di kawasan Bogor. "Untuk masuk ke halte saya harus beli dulu kartu elektronik Rp40.000, mau tak mau saya beli karena ingin pulang cepat," ujar lelaki yang bekerja di salah satu perusahaan ternama di Jakarta Pusat ini.

Rico mengaku keberatan dengan diwajibkannya membeli kartu tersebut karena dirinya tak rutin menggunakan bus Transjakarta. "Seharusnya kayak Commuter Line, kita bisa beli tiket harian tanpa merogoh kocek yang sangat besar," ucapnya.