Rapat Bersama, DPRD DKI: Wali Kota Jangan Jadi Centeng

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mendaprat Wali Kota Jakarta Barat, Anas Efendi saat rapat bersama Komisi A di DPRD DKI Jakarta. DPRD menyesalkan surat peringatan (SP) ketiga yang dikeluarkan Pemkot Jakarta Barat kepada warga Mangga Besar.

"Saya meminta seluruh Wali Kota di Jakarta, khususnya Jakarta Barat jangan sampai terjadi penggusuran-penggusuran yang tidak jelas," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa 23 Agustus 2016.

Politikus PDIP ini mengaku sudah mengecek langsung ke Mangga Besar untuk memastikan hal tersebut. Maka itu, dia meminta, agar Pemkot Jakarta Barat tidak semena-mena dalam melakukan penggusuran terhadap rumah warga, apalagi yang sudah tinggal puluhan tahun dan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut.

"Anda (Anas) jangan jadi centeng pengembang atau centeng masyarakat. Pemerintah tidak boleh terlibat masalah itu, karena momoknya nanti malah akan jadi permasalahan baru," kata pria yang biasa disapa Pras ini.

Sebelumnya, Pemkot Jakarta Barat telah menerbitkan SP ketiga kepada warga RW 02 Mangga Besar untuk mengosongkan atau membongkar sendiri rumahnya pada 18 Agustus 2016.

Jika dalam waktu 3 x 24 jam warga tidak melakukan pengosongan rumah, tim penertiban terpadu Pemkot Jakarta Barat akan melakukan pembongkaran. Asisten Pembangunan Pemkot Jakarta Barat Denny Ramdany menyebutkan, penerbitan SP-1 hingga SP-3 atas permohonan pemilik SHM tanah tersebut.

Selain itu, Pemkot Jakarta Barat mengeluarkan surat peringatan setelah tim dari Pemprov DKI melakukan kajian atas tanah tersebut.

"Ini juga kenapa Pak Wali Kota (Anas Effendi) mengeluarkan kewenangan itu juga hasil dari kajian tim Pak Gubernur. Dan Pak Gubernur memerintahkan untuk menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan, produk-produk SP-1, SP-2, SP-3," kata Denny.