Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Cegah Paham Radikalisme, DPRD Kota Bogor Bahas Raperda PPWK
loading...
Tim Pansus Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PPWK) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (14/12/2022). Foto: Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Tim panitia khusus ( Pansus ) Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PPWK) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (14/12/2022). Pembentukan Perda ini untuk mencegah lahirnya paham radikalisme di Kota Bogor.
"Ini untuk pencegahan munculnya paham radikalisme di Kota Bogor yang memiliki visi Bogor Kota Ramah Keluarga," ujar Ketua tim Pansus Raperda PPWK Ence Setiawan.
Tak hanya itu, menurut politikus PDIP ini, kesadaran masyarakat atas Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga sudah mulai memudar di Kota Bogor.
"Jadi kami ingin kembali menumbuhkan paham Pancasila kepada seluruh masyarakat Kota Bogor dan pendidikan Pancasila di publik juga sudah tidak diperhatikan," kata Ence.
Lebih lanjut, Ence mengaku mendapatkan banyak masukan untuk bisa dituangkan didalam draft Raperda PPWK dari 160 orang warga yang menghadiri RDP ini.
"Nantinya masukkan dari warga dan stakeholder akan kami bahas lebih lanjut dengan Bagian Hukum Pemkot Bogor dan tenaga ahli agar bisa mendapatkan peraturan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
Untuk diketahui, dalam RDP tersebut turut hadir anggota Pansus Raperda PPWK lainnya, yakni Murtadlo, Azis Muslim, Rifki Alaydrus, Rizal Utami, Siti Maesaroh dan Sri Kusnaeni.
"Ini untuk pencegahan munculnya paham radikalisme di Kota Bogor yang memiliki visi Bogor Kota Ramah Keluarga," ujar Ketua tim Pansus Raperda PPWK Ence Setiawan.
Tak hanya itu, menurut politikus PDIP ini, kesadaran masyarakat atas Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga sudah mulai memudar di Kota Bogor.
"Jadi kami ingin kembali menumbuhkan paham Pancasila kepada seluruh masyarakat Kota Bogor dan pendidikan Pancasila di publik juga sudah tidak diperhatikan," kata Ence.
Lebih lanjut, Ence mengaku mendapatkan banyak masukan untuk bisa dituangkan didalam draft Raperda PPWK dari 160 orang warga yang menghadiri RDP ini.
"Nantinya masukkan dari warga dan stakeholder akan kami bahas lebih lanjut dengan Bagian Hukum Pemkot Bogor dan tenaga ahli agar bisa mendapatkan peraturan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
Untuk diketahui, dalam RDP tersebut turut hadir anggota Pansus Raperda PPWK lainnya, yakni Murtadlo, Azis Muslim, Rifki Alaydrus, Rizal Utami, Siti Maesaroh dan Sri Kusnaeni.
(mhd)
Explore More