APBD Kota Bekasi 2023 Rp5,9 Triliun, Tri Adhianto: Kita Fokus 3 Hal

Senin, 05 Desember 2022 - 10:56 WIB
loading...
APBD Kota Bekasi 2023 Rp5,9 Triliun, Tri Adhianto: Kita Fokus 3 Hal
Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengungkapkan penggunaan APBD 2023 akan difokuskan kepada tiga hal. Tiga hal itu yakni, infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi. Foto: MPI/Jonathan Simanjuntak
A A A
BEKASI - DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kota Bekasi sebesar Rp5,9 triliun untuk Tahun 2023. Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengungkapkan fokus utama APBD 2023 untuk pembangunan infrastruktur jalan .

“Kita masih fokus akan tiga hal, yang kita memang menjadi fokus. Saya kira bagaimana berkaitan dengan infrastruktur, bagaimana infrastruktur kita untuk jalan, sanitasi, dan banjir,” kata Tri di Bekasi, Senin (5/12/2022). Baca juga: Serapan APBD Bekasi Masih Minim, Tri Berikan Semangat ke SKPD

Selain itu, kata dia, APBD juga akan difokuskan pada pendidikan. Hal itu dalam peningkatan sarana dan prasaran di dunia pendidikan.

“Kedua adalah sekolah, ini menjadi perhatian bagi kita semua,” ujarnya.

APBD tahun depan juga akan difokuskan berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Apalagi menurut Tri ada prediksi pertumbuhan ekonomi yang melambat untuk tahun 2023.



“Terkahir yang ketiga adalah tentunya meningkatkan pembangunan ekonomi agar segera pulih untuk dapat menghadapi situasi yang cukup berat di tahun 2023 yang diprediksi akan terjadi tingkat pertumbuhan ekonomi yang melambat,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPRD Kota Bekasi mengesahkan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5,93 triilun. Nilai APBD Kota Bekasi ini mengalami kenaikan 11% dari APBD 2022 sebesar Rp5.302.717.375.607.

Ketua DPRD Kota Bekasi M Saifuddaulah mengatakan, tugas DPRD dalam hal ini Badan Anggaran (Banggar) sudah terlaksana dan disahkan menjadi lembaran negara dan akan diajukan ke Pemprov Jawa Barat untuk ditelaah dan ditetapkan. Baca juga: Sah, APBD Kota Bekasi 2023 Sebesar Rp5,9 Triliun

"Selanjutnya ada proses evaluasi Gubernur Jawa Barat selambatnya 14 hari. Lalu Plt Wali Kota beserta Pimpinan DPRD memiliki waktu 7 hari untuk melakukan perbaikan atas hasil evaluasi Gubernur,” kata Saifuddaulah usai rapat paripurna yang digelar pada Rabu 30 November 2022.
(mhd)
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2761 seconds (11.252#12.26)