Demo Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa Berseragam Hitam Terobos Kawat Berduri
loading...
A
A
A
JAKARTA - Demo tolak kenaikan BBM , sejumlah mahasiswa berseragam hitam menerobos kawat berduri di kawasan Istana Negara, Jakarta, Senin (5/9/2022). Mereka merusak kawat berduri dan berorasi di hadapan polisi yang tengah berjejer.
Mahasiswa itu diketahui berasal dari Universitas Islam Jakarta (UIJ). Mereka menerobos kawat berduri sambil berorasi turunkan harga BBM.
"Tunjukkan kami pemuda dan mahasiswa datang untuk menumbangkan rezim-rezim yang berkuasa," kata salah satu orator di tengah aksi massa.
Baca juga: 4.000 Polisi Amankan Demo Tolak BBM di Patung Kuda hingga DPR
Akibat barikade diterobos, polisi yang tengah beristirahat kembali berdiri merapatkan barisan. Mereka memantau pergerakan aksi massa.
Diketahui, massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar demo tolak BBM di sekitar Istana Negara, Senin (5/9/2022). Mereka mengutuk keras kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM.
Ketua Umum PB PMII Abdullah Syukri menyayangkan keputusan pemerintah yang tidak mempertimbangkan ekonomi masyarakat saat ini. "Kami mengutuk keras keputusan pemerintah yang tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat," ujarnya.
Mahasiswa itu diketahui berasal dari Universitas Islam Jakarta (UIJ). Mereka menerobos kawat berduri sambil berorasi turunkan harga BBM.
"Tunjukkan kami pemuda dan mahasiswa datang untuk menumbangkan rezim-rezim yang berkuasa," kata salah satu orator di tengah aksi massa.
Baca juga: 4.000 Polisi Amankan Demo Tolak BBM di Patung Kuda hingga DPR
Akibat barikade diterobos, polisi yang tengah beristirahat kembali berdiri merapatkan barisan. Mereka memantau pergerakan aksi massa.
Diketahui, massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar demo tolak BBM di sekitar Istana Negara, Senin (5/9/2022). Mereka mengutuk keras kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM.
Ketua Umum PB PMII Abdullah Syukri menyayangkan keputusan pemerintah yang tidak mempertimbangkan ekonomi masyarakat saat ini. "Kami mengutuk keras keputusan pemerintah yang tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat," ujarnya.
(jon)