PSBB Akan Berakhir, DKI Diminta Kaji Matang Sebelum Terapkan New Normal

JAKARTA - Jakarta akan mengakhiri masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi tahap pertama pada 2 Juli besok. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengkaji matang sebelum memutuskan memperlonggar aktivitas warga mengingat kasus Covid-19 di Ibu Kota masih tinggi dan mengancam keselamatan warga.

Banyak pertimbangan yang harus diperhatikan Pemprov DKI. Sejauh ini tren penambahan pasien positif di DKI per pekan masih fluktuatif. Jika melihat grafik kasus baru, tren penurunan kasus Covid-19 di Ibu Kota tampak belum stabil. Kemarin kasus baru bahkan bertambah 193 orang sehingga total kasus positif di DKI sebanyak 11.276 orang.

Selain itu, masih banyak RW di Ibu Kota yang masuk kategori zona rawan. Meski RW rawan sempat berkurang drastis pekan lalu, namun beberapa hari ini muncul 22 RW baru yang membuat zona rawan bertambah menjadi 27 RW. (Baca: PSBB Transisi Berakhir 2 Juli, DKI Disarankan Terapkan New Normal)

Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia (UNI) Syahrizal Syarief mengatakan, DKI sebenarnya harus diultimatum untuk menurunkan grafik kasus baru sebagaimana yang dilakukan kepada Provinsi Jawa Timur. Pekan lalu, Presiden Joko Widodo memberi tenggat Jawa Timur menurunkan grafik kasus positif selama dua pekan.

Ultimatum untuk DKI penting karena dari aspek risiko, penduduk Jakarta masih sangat rentan tertular Covid-19. Syahrizal menunjukkan data risiko dua provinsi ini per 26 Juni. Jika diperhitungkan dengan jumlah penduduk, risiko warga DKI terkena Covid-19 masih tinggi, yakni 104,82 per 100.000 penduduk.

Risiko DKI jauh di atas Jawa Timur (Jatim) yang saat ini tercatat sebagai daerah dengan pasien positif Covid-19 terbanyak di Indonesia. Risiko tertular penduduk Jatim 27,74 per 100.000 penduduk. Risiko penduduk DKI terkena Covid-19 itu 3,8 kali lebih besar dibandingkan penduduk Jatim. “Tapi itu data 26 Juni, untuk hari ini datanya pasti berbeda,” ujarnya kemarin.

Melihat situasi Jakarta ini Syahrizal menyampaikan saran kepada Pemprov DKI. “Saat ini lebih baik lakukan karantina RT/RW yang ketat. Penduduk dikasih (bantuan) makan, cek status kesehatannya, lakukan rapid test,” ujarnya kemarin.

Dua hari menjelang berakhirnya masa PSBB transisi fase pertama, Pemprov DKI belum memastikan langkah apa yang akan diambil setelah 2 Juli nanti. Evaluasi masih terus dilakukan dengan mengumpulkan data-data. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beralasan evaluasi penting agar ketika diumumkan semua data yang diinformasikan akurat. (Baca juga: Kumpulkan Data, Anies Belum Putuskan Lanjutkan PSBB Transisi)

Mengenai apakah Jakarta akan memasuki PSBB transisi fase kedua atau tetap di fase pertama, Anies mengatakan akan diumumkan hari ini atau besok (2/7/2020). "Kan berakhirnya 2 Juli. Nanti kita akan umumkan, besok atau lusa," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta kemarin.

Selama PSBB Transisi fase pertama, Pemprov DKI telah mengaktifkan kembali beberapa sektor yang sebelumnya ditutup selama tiga bulan akibat pandemi Covid-19. Beberapa sektor mendapat pengecualian dan masih harus tertutup, di antaranya tempat hiburan malam, acara resepsi pernikahan, pertemuan, konser musik, dan olahraga air. Jika PSBB Transisi fase pertama berjalan baik, sektor-sektor ini akan menyusul dibuka. Akan diumumkan bahwa PSBB Transisi berlanjut ke fase kedua.

Peringatan Presiden

Risiko yang harus ditanggung jika memasuki era new normal tanpa persiapan matang sangat besar. Salah satu ancamannya adalah munculnya gelombang kedua Covid-19. Atas dasar Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tidak tergesa-gesa mengambil kebijakan transisi PSBB menuju tatanan kenormalan baru.

"Jangan sampai kita berani membuka (PSBB), masuk ke new normal, tapi keadaan data masih belum memungkinkan. Jangan dipaksa, tidak perlu tergesa-gesa," ujar Jokowi saat menyampaikan pengarahan melalui telekonferensi dari Provinsi Jawa Tengah kemarin. (Baca juga: Mal Masih Lesu)

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan, keputusan memberlakukan new normal harus berdasarkan data saintifik dan pendapat para ahli. "Data-data itu dipakai. Jangan sampai Rt-nya masih tinggi di atas 1, R0 masih tinggi sudah berani buka. Hati-hati, jangan membuat kebijakan tanpa data science yang jelas," katanya.

Kendati Jakarta masih berkutat dengan masalah pandemi, sejumlah pihak justru mendukung Pemprov DKI membuat pelonggaran sebagai tahapan sebelum masuk era new normal. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, mengatakan, saatnya Pemprov DKI berinovasi dan tidak lagi mengurung diri. Tidak ada yang perlu khawatir berlebihan sepanjang protokol kesehatan Covid-19 dijalankan dengan baik, melibatkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. "Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama. Semua harus patuh. Ini saatnya DKI bangkit," katanya melalui pesan singkat kemarin.

Zita menuturkan, banyak negara di dunia saat ini mencoba hidup berdampingan dengan Covid-19. Itu harus dilakukan sampai kemudian vaksin Covid-19 ditemukan. Dia juga mendorong pemerintah menciptakan vaksin sendiri. "Saatnya berinovasi. Jangan berpikir kapan vaksinnya ada, tapi bagaimana generasi anak bangsa bisa menciptakan vaksin sendiri," ujarnya. (Lihat videonya: Lima Rumah warga Terseret Longsor di Palopo)

Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan, selama masa PSBB transisi ini masyarakat Jabodetabek pada dasarnya sudah bergerak memasuki new normal. Dia justru menyarankan Pemprov DKI Jakarta segera memfasilitasi protokol kesehatan normal baru dengan ketat di lapangan, seperti di mal, angkutan umum, perkantoran, hingga pasar rakyat untuk mencegah penyebaran dan kluster baru.

"Jakarta sudah harus berani masuk ke normal baru karena bagaimanapun Jakarta tetap menjadi barometer semuanya, termasuk penanganan Covid-19, memasuki normal baru, serta menggerakkan perekonomian nasional," kata Nirwono melalui pesan singkatnya kemarin. (Bima Setyadi/Bakti)