Menakar Premanisme

Mengendalikan premanisme bukanlah perkara mudah dengan mengingat beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya. Penegakan hukum, dengan menangkap para preman, relatif tidak akan dapat mengatasi persoalan secara lebih baik. Premanisme memiliki dimensi ekonomi, sebagaimana kejahatan lainnya. Kadang sejumlah aktivitasnya belum dapat dianggap melanggar hukum. Namun adanya kemungkinan premanisme bersimbiosis secara mutual dengan dunia politik, serta adanya dimensi primordial yang memberi dasar bagi ikatan kelompok, membuat fenomena premanisme semakin kompleks. (Lihat videonya; Lima Rumah Warga Terseret Longsor di Palopo)

Tulisan ini tidak bermaksud mengatakan bahwa memberantas premanisme dengan menangkap dan memproses secara hukum adalah sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Namun memberantas dengan menangkap, tanpa masuk lebih jauh mengintervensi berbagai hal yang melatarbelakangi munculnya premanisme, hanya akan seperti berusaha menggantang asap. Oleh karenanya, keterpaduan upaya antar banyak pihak diperlukan.

Pengendalian premanisme, serta kejahatan umumnya, memerlukan kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi, baik secara nasional maupun lokal. Pemerataan pembangunan akan menjadi isu lain yang terkait. Hingga saat ini, kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta masih dianggap tempat yang menjanjikan untuk kehidupan yang lebih baik. Pandangan ini tidak hanya muncul karena kota besar memang merupakan pusat berbagai aktivitas, namun juga karena terbatasnya akses ekonomi di tempat asal.