Profil Dani Ramdan, Penjabat Bupati Bekasi yang Janji Tuntaskan 4 Masalah Dalam Setahun

BEKASI - Kementerian Dalam Negeri resmi menetapkan Dani Ramdan sebagai Penjabat Bupati Bekasi untuk memimpin Kabupaten Bekasi maksimal dengan durasi satu tahun. Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat ini dilantik hari ini di Komplek Pemkab Bekasi.

Sebelumnya, Dani Ramdan pernah menjabat Penjabat Bupati Bekasi selama tiga bulan sejak 22 Juli-27 Oktober 2021. Sehari dilantik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Mendagri Tito Karnavian langsung datang ke Bekasi memberikan pengarahan di Pemkab Bekasi.

Penetapan Dani Ramdan kali kedua sebagai Penjabat Bupati Bekasi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendagri nomor 131.32-1178 tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat. Awal karier Dani Ramdan di pemerintahan dimulai di lingkaran Gubernur Jabar yakni Bappeda Jabar. Ia cukup lama berdinas di sini, kemudian sempat menjadi salah satu kepala bidang. Ayah dua anak ini pun sempat berkarier di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat.

Kemudian Biro Organisasi, kemudian di Dispora dan selanjutnya menjadi Kepala Biro Pemerintahan. Setelah itu, suami dari Ria Sabaria ini kemudian ditunjuk menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar hingga saat ini.

Selain sebagai pegawai negeri sipil, pria yang hobi bersepeda ini juga aktif di organisasi Palang Merah Indonesia (PMI). Pada September 2020 Dani Ramdan juga sempat dikukuhkan sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Pangandaran.

Di depan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Dani berjanji akan mengentaskan empat permasalahan utama di Kabupaten Bekasi dalam waktu satu tahun. Rencananya, empat permasalahan itu akan menjadi program kerjanya selama satu tahun menjabat.

Dani tahu betul permasalahan di wilayah dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Hal itu dikarenakan Dani pernah menjadi Pj Bupati Bekasi sebelum digantikan oleh Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki pada akhir 2021 lalu.

”Ada empat fokus permasalahan utama yang akan dijadikan program,” kata pria yang lahir di Garut 1 Desember 1970 kepada SINDOnews, Senin (23/5/2022).

Permasalahan pertama yakni pembangunan infrastruktur yang dikelompokannya menjadi tiga sub program. ”Infrastruktur ada tiga. Pertama di bidang perhubungan yang meliputi seperti jalan, drainase dan penerangan jalan umum (PJU),” ungkapnya.

Kemudian bidang permukiman seperti penuntasan air kotor, penyediaan air bersih, sampah dan rumah tidak layak huni. Terakhir infrastruktur pembangunan fasos dan fasum. Permasalahan kedua yakni membuat program untuk mengurangi angka pengangguran bagi masyarakat.