Bacakan Eksepsi, Munarman Minta Dibebaskan dari Semua Dakwaan
loading...
A
A
A
JAKARTA - Mantan Sekertaris FPI, Munarman meminta Majelis Hakim untuk membebaskan semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan tindak pidana terorisme yang menjeratnya. Munarman menilai semua tuduhan hingga penangkapan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Memohon agar Yang Mulia berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sela menyatakan penangkapan saya tidak sah dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melepaskan saya," kata Munarman saat membacakan eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (15/12/2021).
Penangkapan yang tidak sesuai, lanjut dia, yakni dakwaan JPU tidak sesuai dengan asas pada Pasal 1 ayat 1 KUHP.
"Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tak cermat atau tak jelas. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum," ujarnya.
Atas dasar tersebut, Munarman meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk tidak melanjutkan perkara dugaan tindak pidana terorisme yang menjeratnya. Selain itu, Munarman pun meminta agar nama baiknya dipulihkan akibat tersangkut kasus tersebut. Baca: Singgung Kematian 6 Laskar FPI, Munarman : Saya Jadi Target
"Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak bisa mengadili perkara ini, memulihkan harkat martabat saya di masyarakat atau kalau hakim memiliki putusan lain, maka memohon putusan seadil-adilnya," tuturnya.
Pada sidang sebelumnya, JPU mendakwa Munarman melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Di antaranya agenda baiat atau pernyataan sumpah setia kepada ISIS di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 24-25 Januari dan 5 April 2015.
"Munarman dan kawan-kawan merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk ancaman kekerasan untuk melakukan tindak pidana teroris, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan," kata JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (8/12/2021).
"Memohon agar Yang Mulia berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sela menyatakan penangkapan saya tidak sah dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melepaskan saya," kata Munarman saat membacakan eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (15/12/2021).
Penangkapan yang tidak sesuai, lanjut dia, yakni dakwaan JPU tidak sesuai dengan asas pada Pasal 1 ayat 1 KUHP.
"Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tak cermat atau tak jelas. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum," ujarnya.
Atas dasar tersebut, Munarman meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk tidak melanjutkan perkara dugaan tindak pidana terorisme yang menjeratnya. Selain itu, Munarman pun meminta agar nama baiknya dipulihkan akibat tersangkut kasus tersebut. Baca: Singgung Kematian 6 Laskar FPI, Munarman : Saya Jadi Target
"Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak bisa mengadili perkara ini, memulihkan harkat martabat saya di masyarakat atau kalau hakim memiliki putusan lain, maka memohon putusan seadil-adilnya," tuturnya.
Pada sidang sebelumnya, JPU mendakwa Munarman melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Di antaranya agenda baiat atau pernyataan sumpah setia kepada ISIS di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 24-25 Januari dan 5 April 2015.
"Munarman dan kawan-kawan merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk ancaman kekerasan untuk melakukan tindak pidana teroris, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan," kata JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (8/12/2021).
(hab)