Atasi Banjir, Ketua DPRD DKI Minta Sodetan Diperbanyak
loading...
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Foto: Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta serius dalam mengatasi banjir di Ibu Kota. Demikian pernyataan dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
"Ya kita sebagai pemerintah daerah ya, saya juga bertanggung jawab ya. Saya juga sudah melihat dari beberapa tempat pintu air sudah siaga 1 semua, di mana air itu mengarah ke warga itu harus cepat disedot," katanya di Jakarta, Rabu (3/11/2021).
Dia juga mengaku kecewa dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI yang belum membuat sodetan-sodetan terhubung.
"Ya saya juga menyarankan kepada dinas sumber daya air kan sodetan-sodetan ini banyak Jakarta juga belum tersodet. Kayak di banjir kanal timur (BKT), di arah Manggarai sana itu kan harus ada sodetan yang sudah direncanakan dari era pemerintahan sebelumnya," tambahnya.
Namun, menurut Pras sampai hari ini tak pernah dieksekusi dari Dinas terkait. Di musim penghujan ini, ia berharap, Pemprov DKI segera berbenah agar tidak banjir.
"Saya mencontohkan Kampung Pulo Gubernur sampai dituntut di pengadilan. Harusnya kita banting lagi karena kan permintaan masyarakat harus disodet. Gak bisa enggak kalo enggak dengan langkah yang lebih berani, lebih populis, itu harus dilaksanakan. Masa tanah negara dibeli oleh negara ya. Ini kan salah satu contoh di Kampung Pulo," katanya.
"Ya kita sebagai pemerintah daerah ya, saya juga bertanggung jawab ya. Saya juga sudah melihat dari beberapa tempat pintu air sudah siaga 1 semua, di mana air itu mengarah ke warga itu harus cepat disedot," katanya di Jakarta, Rabu (3/11/2021).
Dia juga mengaku kecewa dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI yang belum membuat sodetan-sodetan terhubung.
"Ya saya juga menyarankan kepada dinas sumber daya air kan sodetan-sodetan ini banyak Jakarta juga belum tersodet. Kayak di banjir kanal timur (BKT), di arah Manggarai sana itu kan harus ada sodetan yang sudah direncanakan dari era pemerintahan sebelumnya," tambahnya.
Namun, menurut Pras sampai hari ini tak pernah dieksekusi dari Dinas terkait. Di musim penghujan ini, ia berharap, Pemprov DKI segera berbenah agar tidak banjir.
"Saya mencontohkan Kampung Pulo Gubernur sampai dituntut di pengadilan. Harusnya kita banting lagi karena kan permintaan masyarakat harus disodet. Gak bisa enggak kalo enggak dengan langkah yang lebih berani, lebih populis, itu harus dilaksanakan. Masa tanah negara dibeli oleh negara ya. Ini kan salah satu contoh di Kampung Pulo," katanya.
(mhd)
Explore More