Dahulu, Kota Depok Dipimpin Presiden

JAKARTA - Kota Depok salah satu kota di Provinsi Jawa Barat ini tak asing lagi di telinga kita. Namun, tahukah Anda, kota yang berpisah dari Kabupaten Bogor pada tahun 1999 ini ternyata dulunya sempat memiliki Presiden.

Ya, Depok pernah menjadi satu negara dengan dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negaranya. Dirangkum dari berbagai sumber, pada Abad ke-17 ada seorang sudagar kaya raya asal Belanda bernama Cornelis Chastelein membeli tanah Depok seluas 12,44 km2 dengan harga Rp2,4 juta.

Tanah ini berstatus partikelir, bukan termasuk dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pada Abad ke-18, Depok adalah wilayah administratif yang memiliki Gemeente Bestuur atau pemerintah sipil. Chastelein menjadi penguasa pertama dan pendiri Depok.

Ketika itu, wilayah Depok masih berupa hutan belantara. Dengan bantuan para budaknya yang berada dari berbagai suku daerah, Chastelein membabat hutan untuk membuka lahan garapan. Cakupan wilayah Depok sangat luas, mulai dari seluruh kawasan Depok sekarang, hingga Pasar Minggu di Jakarta Selatan.

Para penduduk pertama yang mendiami Depok adalah para budak milik Chastelein. Hingga akhirnya Depok memiliki Presiden pertama pada tahun 1913 dengan nama pemerintahan Het Gemeente Bestuur van Het Particuliere Land Depok.

Presidennya dipilih secara demokratis oleh rakyat. Pusat pemerintahannya berada di titik Kilometer 0 yang ditandai oleh Tugu Depok. Tak jauh dari situ, berdiri gedung pemerintahan yang kini difungsikan sebagai Rumah Sakit Harapan. Presiden hanya menjabat selama tiga tahun saja.

Presiden pertama Depok adalah Gerrit Jonathans yang menjabat pada tahun 1913. Setelah itu terdapat tiga Presiden yang memimpin, antara lain Martinus Laurens yang menjabat pada 1921, Leonardus Leander yang menjabat pada 1930, dan Johannes Matjis Jonathans yang menjabat pada 1952. Sangat disayangkan, sama sekali tidak ditemukan catatan terperinci dari masing-masing Presiden di masa pemerintahannya.

Chastelein adalah sosok penganut Katholik yang taat, tidak heran jika ia memiliki sikap yang dermawan pada para budaknya. Sebelum meninggal, 28 Juni 1714 ia berwasiat kepada seluruh budaknya untuk memberikan mereka lahan, rumah, hewan, dan alat pertanian. Ia juga memberikan kemerdekaan setelah sepeninggalnya. Karena khawatir terjadi perebutan, ia menunjuk Jarong van Bali untuk memimpin dan mengatur mereka.

Para budak yang telah meredeka tersebut khawatir sepeninggal Jarong van Bali terjadi perebutan kekuasaan. Akhirnya disepakati untuk menerapkan sistem demokrasi dalam pemilihan pemimpin yang disebut presiden setiap tiga tahun sekali.

Tidak ada jabatan Wakil Presiden, dalam menjalankan tugas-tugasnya, Presiden akan dibantu oleh sekretaris. Konsep tatanan pemerintah dibuat oleh pengacara Batavia, dijalankan pada 1913.

Hingga akhirnya Depok diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada tahun 1952 oleh Presiden terakhir, Matijs Jonathans melalui akta penyerahan tanah partikulir. Jika dilihat dari Depok sebagai kotamadya memang usianya baru menginjak 22 tahun.

Namun jika dilihat dari sejarah kota Depok sebelum menjadi bagian dari wilayah Jawa Barat, Indonesia, maka usianya bisa mencapai lebih dari tiga abad. Telah merdeka sebelum Indonesia.