Bekasi Tangani COVID-19 Baik, Anggota DPR Apresiasi Tata Kelola Pemerintahan

BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi kini tengah mendapat sentimen positif setelah berbagai perubahan yang dilakukan. Mulai dari penanganan COVID-19 hingga transformasi pada tata kelola pemerintah pun turut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.

Apresiasi itu salah satunya datang dari Anggota DPR RI, Daeng Muhammad. Menurut dia, terdapat beberapa perubahan positif dari Kabupaten Bekasi, mulai dari penanganan COVID-19, perubahan tata kelola pemerintahan dan perubahan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Pada penanganan COVID-19 apresiasi diberikan lantaran Kabupaten Bekasi memiliki langkah-langkah strategis yang konkret dalam menekan angka kasus. Daeng pun mengapresiasi program Berani (Bekasi Berantas Pandemi) yang menjadi kunci perubahan penanganan COVID-19 di Kabupaten Bekasi.

”Saya apresiasi penanganan COVID-19 di Kabupaten Bekasi, karena realisasinya daerah ini kasusnya turun,” kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII ini kepada SINDOnews, Rabu (18/8/2021). (Baca juga; Kota Bekasi Perpanjang PPKM Level 4, Mal Boleh Buka Pukul 10.00-20.00 WIB )

”Apresiasi ini juga diberikan karena dalam program tersebut tidak hanya ada langkah di permukaan tapi juga langsung ke masyarakat. Ada penanganan dari sisi kesehatan dan ada juga pemulihan ekonomi yang konkret,” lanjut Daeng Muhammad. (Baca juga; Aktif Tanggulangi COVID-19, Gerakan #Indonesiapastibisa Dapat Penghargaan dari Pemkab Bekasi )

Transformasi Kabupaten Bekasi tidak lepas dari komitmen Penjabat Bupati Dani Ramdan. Saat ini, kata dia, Kabupaten Bekasi membutuhkan perubahan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Selain penanganan pandemi, komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan pun beroleh apresiasi.”Saya mengapresiasi dan mendukung untuk mengambil langkah-langkah strategis demi terciptanya tata kelola pemerintah yang kredibel dan akuntabel,” ungkapnya.

Daeng menyebutkan, Kabupaten Bekasi memiliki potensi yang luar biasa, mulai dari banyaknya kawasan industri, lahan pertanian, potensi kelautan dan jumlah penduduk yang mencapai 3 juta jiwa. Karena itu, pembangunan di semua sektor di Kabupaten Bekasi harus mendapat dukungan yang optimal dari kebijakan yang dikeluarkan agar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, perubahan Kabupaten Bekasi harus dimulai dari pembangunan sistem dan tradisi baru dengan melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berpihak pada masyarakat.”Saya berharap, Pj Bupati Bekasi mampu membangkitkan mentalitas birokrat kita untuk berprestasi dan memberikan pelayanan optimal kepada seluruh masyarakat,” ungkapnya.

Menurut dia, hal tersebut dapat terwujud dengan menempatkan orang-orang yang punya kapasitas, kapabilitas dan integritas yang baik dan membangun sistem yang mampu menjadikan birokrat sebagai pelayan rakyat.”Saya yakin, siapapun orangnya, kalau memang kebijakannya berpihak pada rakyat dan dirasakan mengayomi semua kelompok dan golongan,” pungkasnya.