Anggaran Baju Louis Vuittion Rp675 Juta, Begini Kata Ketua DPRD Tangerang

Selasa, 10 Agustus 2021 - 19:46 WIB
loading...
Anggaran Baju Louis...
Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo menggelar konfrensi pers terkair pembatalan baru dinas baru. Foto: MPI/Isty Maulidya
A A A
TANGERANG - Pengadaan seragam dinas anggota DPRD Kota Tangerang Louis Vuittion dibatalkan. Alasannya, anggaran yang ditujukan untuk pengadaan seragam itu dinilai fantastis dan tidak etis.

Berdasarkan data dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id, nilai anggaran mencapai Rp675 juta sedangkan pada tahun 2020 anggaran pengadaan bahan pakaian itu hanya sebesar Rp312,5 juta.

Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo menjelaskan, kenaikan tersebut disebabkan oleh jumlah seragam yang bertambah. Selain itu, kenaikan anggaran juga dipengaruhi oleh harga bahan baku di pasaran termasuk spesifikasi serta kualitas bahan baku.

"Anggaran bertambah karena jumlah bertambah. Spesifikasi barang dan kualitas barang itu sendiri, harga di pasaran juga naik," lanjut Gatot di Tangerang, Selasa (10/8/2021).

Gatot juga mengatakan, bahwa pembatalan ini dilakukan setelah mendengar masukan dari banyak pihak. Dia juga menyatakan bahwa sebenarnya DPRD Kota Tangerang selalu terbuka menerima kritik dan saran. Namun, dia mempertanyakan mengapa persoalan ini ramai dikritisi setelah pemenang lelang ditetapkan.

"Tapi saya bingung, kenapa ini ramai setelah ada pemenang lelang bukan saat proses lelang padahal kalau bicara baju atau seragam itu kegiatan setahun sekali," lanjut Gatot.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Tangerang Agus Sugiono mengatakan, saat ini ada 50 anggota legislatif yang akan mendapatkan seragam dinas. Masing-masing anggota dewan mendapatkan 4 jenis pakaian, yaitu Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pakaian Sipil Harian (PSH) dan Pakaian Dinas Harian (PDH) dua setel.

"Untuk 50 anggota dewan itu, 4 jenis pakaian 5 setel per orang. Jadi total 250 setel. PSL kan lengkap dengan dasi dan jas, PSR itu yang ada peci-nya," ujar Agus.

Semua seragam yang didapat tidak menggunakan tertentu, anggota DPRD juga tidak pernah membahas seragam pakaian dinas harus dari merek ternama. Hanya saja memang ada spesifikasi tertentu yang dilihat dari kadar bahan pakaian.

"Penentuan merek bukan dari kami tapi spesifikasi saja, spesifikasi dari sisi kadarnya saja, misanya kadar wol berapa persen. Spesifikasi juga tidak menjurus satu merek," ujar Agus.
(mhd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1882 seconds (0.1#10.140)