Tekan Rasio Penularan Covid-19, Jokowi Minta Arus Balik Dikendalikan

JAKARTA - Laju arus balik sudah mulai terlihat ramai. Jasa Marga mencatat 111.000 kendaraan kembali menuju Jakarta hingga Rabu (27/5/2020). Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar arus balik dikendalikan karena berpotensi memperluas penyebaran Covid-19.

“Pengendalian arus balik. Ini penting untuk kita kendalikan agar tidak terjadi sirkulasi bolak-balik dalam penyebaran virus yang berpotensi untuk memunculkan gelombang kedua,” katanya saat membuka rapat terbatas, (27/5/2020).

Dia menekankan pentingnya pengendalian arus balik di wilayah Jabodetabek. Apalagi untuk Jakarta rasio penularannya atau R0-nya sudah di bawah 1. “Utamanya di wilayah Jabodetabek. Saya melihat data tadi pagi tren untuk R0 atau RT (rasio penularan pada satu waktu) DKI Jakarta sudah di bawah 1 sehingga ini harus kita tekan agar lebih menurun lagi,” ungkapnya. (Baca: Usai Lebaran, 111.022 Kendaraan Kembali Menuju Jakarta)

Lebih lanjut Jokowi meminta agar target uji spesimen terus dikejar. Seperti diketahui, Jokowi telah memberikan target 10.000 tes per hari. “Target uji spesimen, 10.000 per hari yang sudah saya berikan target beberapa bulan lalu agar ini dikejar sehingga ada sebuah kecepatan,” tekannya.

Jasa marga mencatat pergerakan arus balik selama 25-26 Mei sudah mencapai 111.000 kendaraan. Kemungkinan pemudik akan terus berdatangan ke Jakarta. Untuk distribusi lalu lintas menuju Jakarta sebesar 30,6% dari arah timur, 33,4% dari arah barat dan 36,0% dari arah selatan.

Adapun kendaraan dari arah timur merupakan kontribusi lalu lintas dari dua gerbang tol (GT) pengganti GT Cikarang Utama, yaitu GT Cikampek Utama untuk pengguna jalan yang meninggalkan jalan tol trans-Jawa serta GT Kalihurip Utama untuk pengguna jalan yang meninggalkan jalan tol Cipularang-Padaleunyi.

Rincian distribusi lalu lintas dari GT Cikampek Utama 2, ada 18.058 kendaraan menuju Jakarta, turun 65% dari Lebaran 2019. GT Kalihurip Utama 2 berjumlah 15.884 kendaraan menuju Jakarta, turun 86% dari Lebaran 2019.

Total kendaraan menuju Jakarta dari arah timur turun 79% dibandingkan lalu lintas Lebaran 2019. Dari arah barat, Jasa Marga juga mencatat jumlah kendaraan yang menuju Jakarta melalui GT Cikupa yaitu 37.134 kendaraan, turun 53% dari Lebaran 2019. Dari arah selatan, jumlah kendaraan yang menuju Jakarta melalui GT Ciawi 2 tercatat 39.946, turun 53% dari Lebaran 2019. Meski demikian, Jasa Marga bersama kepolisian dan pemerintah setempat masih memantau pergerakan kendaraan yang kembali ke Jakarta. Secara umum, volume lalu lintas yang menuju Jakarta ini turun 66% dibanding lalu lintas periode yang sama pada Lebaran 2019.

Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga, Dwimawan Heru, mengimbau pengguna jalan tol untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah penularan Covid-19. Dia meminta masyarakat tidak mudik dan tidak piknik pada Lebaran 2020. Selain itu, masyarakat diminta membatasi perjalanan dan menjaga jarak. ‘’Keluar rumah hanya untuk keadaan yang mendesak serta wajib mengenakan masker jika beraktivitas di luar,’’ harapnya.

Harus Ada SIKM

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajaran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Satpol PP, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DKI Jakarta, memantau langsung kegiatan pembatasan mobilitas orang ke Jakarta di jalan tol Jakarta-Cikampek Km 47, Selasa (26/5) malam. Pelaksanaan pembatasan kepada para pengemudi kendaraan tersebut merupakan implementasi dari Pergub Nomor 47/2020, bahwa setiap masyarakat yang akan memasuki/keluar dari Jakarta harus mengantongi surat izin keluar masuk (SIKM). (Baca juga: Terjunkan TNI/Polri, Jokowi Harap Penularan Corona Bisa Ditekan)

“Jadi, sekali lagi, dipesankan kepada masyarakat yang tidak memiliki kegiatan kedinasan di 11 sektor yang diizinkan selama PSBB, tidak akan diizinkan untuk masuk wilayah Jakarta. Nah, untuk dapat izin tentu harus mengurus, tapi izin ini hanya untuk mereka yang memiliki kedinasan,” ucap Gubernur seusai peninjauan.

Gubernur menyaksikan langsung bagaimana penegakan Pergub Nomor 47/2020 dilaksanakan dengan baik melalui koordinasi seluruh pihak lintas daerah. “Tadi saya lihat proses pengecekan dilakukan secara disiplin. Bagi yang tidak punya izin langsung diputarbalikkan untuk kembali. Karenanya, bagi seluruh masyarakat, bila tidak memiliki surat izin, bila tidak memiliki kedinasan, tunda dulu keberangkatan ke Jakarta. Daripada memaksakan berangkat dan harus diminta putar balik ke daerah asal,” kata Anies.

Pembatasan tersebut dilakukan untuk melindungi dan menghargai upaya seluruh masyarakat Jakarta yang selama lebih dari sebulan terakhir menjalani masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pergerakan orang saat arus balik dikhawatirkan berpotensi menaikkan kembali angka kasus penularan Covid-19 selama masa dua pekan penentuan yang ditargetkan menjadi PSBB penghabisan. “Bagi mereka yang dikembalikan mungkin merasa tidak nyaman. Tapi, lebih tidak nyaman lagi bagi jutaan warga Jakarta bila ini kita biarkan,” tambah Anies.

Melihat penegakan pergub yang berjalan sangat ketat dan displin, Anies mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja sama. Lebih lanjut Anies berharap langkah ini dapat membawa Jakarta menuju transisi ke normal baru, sehingga PSBB tak perlu diperpanjang. Dia menyampaikan apresiasi kepada Polda Jabar, Kodam Siliwangi, Jajaran Pemprov Jabar, jajaran Kodam Jaya, dan Polda Metro Jaya yang telah mendukung pelaksanaan Pergub Nomor 47/2020 ini. ‘’Insyaallah kita bisa kembali ke normal baru, berkegiatan seperti semula,” katanya.

DPRD DKI Jakarta meminta penerapan new normal atau tata cara hidup baru di tengah pandemi Covid-19 harus dibarengi pengawasan protokol kesehatan yang ketat oleh aparatur Pemprov DKI. Pengawasan tersebut harus memiliki payung hukum. (Baca juga: Warga Depk ke Jakarta Harus Kantongi Surat Izin Keluar Masuk)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mengatakan, untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan kehidupan new normal, penegakan hukum harus ditegakkan. Dengan begitu, pengawasan dapat berjalan efektif dan harus lebih ketat. "Misalkan dibuka mal dan tempat wisata, tapi protokol kesehatan tetap jalan. Pengawasan harus lebih ketat. Meningkatkan kedisiplinan masyarakat," kata Taufik kepada wartawan, Rabu (25/7/2020).

Taufik menjelaskan, untuk mendisiplinkan masyarakat harus ada regulasi tambahan yang mengatur pembatasan-pembatasan di pusat keramaian di masa new normal. Artinya, apabila ditemukan ada warga yang tak disiplin, maka ada payung hukum yang jelas dalam menindaknya. "Jadi tidak seperti sebelumnya, bebas. Tapi, harus pakai masker, physical distancing jalan," ujarnya.

Meski begitu, Taufik tetap mengimbau masyarakat tetap di rumah saja, selama tidak ada kegiatan penting yang mengharuskan seseorang pergi. Dengan cara itu, mata rantai penyebaran Covid-19 di Jakarta cepat terputus. (Dita Angga/Abdullah M Surjaya/Bima Setiyadi)