PPDB DKI Akan Selalu Jadi Polemik karena Faktor Daya Tampung Sekolah Negeri
loading...
DPRD DKI Jakarta menyatakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan selalu menjadi polemik dari tahun ke tahun. Foto/SINDOnews/Ilustrasi.dok
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menyatakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan selalu menjadi polemik dari tahun ke tahun. Salah satu penyebabnya yakni daya tampung sekolah negeri di Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani mengatakan, dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Jakarta dibutuhkan sikap Gotong Royong. Selama ini permasalahan PPDB DKI yakni soal daya tampung.
"Karena PPDB sebaik apapun sistemnya akan terus menjadi polemik dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena permasalahan utamanya adalah daya tampung sekolah yang tidak cukup khususnya sekolah negeri," kata Zita dalam Webinar bertajuk Transparansi dan Partisipasi Publik Penerimaan Peserta Didik Baru 2021/2022, Senin (7/6/2021).
Menurut dia, dibandingkan dengan peminatnya yang begitu banyak, daya tampung di sekolah negeri tidak sesuai.
Berdasarkan data statistik, dari Sistem Data Nilai Raport (SIDANIRA) di tahun ini jumlah sisiwa lulus SD sebanyak 128.000. Sedangkan daya tampung SMP Negeri hanya yaitu, 71.000 bangku. Ini saja sudah cukup memakan waktu untuk melakukan pemilahan terhadap siswa.
Untuk di tingkat SMP diprediksi yang lulus sebanyak 118.000. Sedangkan daya tampung SMA tidak sampai setengahnya hanya dikisaran 50.000. "Jadi sangat sedikit. Ini perlu jadi bahan diskusi panjang dan menurut saya ini agenda bersama untuk mendorong agar jumlah sekolah negeri diperluas cakupannya sehingga lebih banyak anak DKI yang bisa bersekolah secara gratis," tutupnya.
"Karena itu amanat Undang-Undang dan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, kita harus dorong dari DPRD DKI, dari organisasi masyarakat dan semuanya mendorong ini sehingga banyak anak sekolah dengan gratis di sekolah negeri dengan kualitas baik dan juga akses terbuka untuk siapapun," ucapnya.
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani mengatakan, dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Jakarta dibutuhkan sikap Gotong Royong. Selama ini permasalahan PPDB DKI yakni soal daya tampung.
"Karena PPDB sebaik apapun sistemnya akan terus menjadi polemik dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena permasalahan utamanya adalah daya tampung sekolah yang tidak cukup khususnya sekolah negeri," kata Zita dalam Webinar bertajuk Transparansi dan Partisipasi Publik Penerimaan Peserta Didik Baru 2021/2022, Senin (7/6/2021).
Menurut dia, dibandingkan dengan peminatnya yang begitu banyak, daya tampung di sekolah negeri tidak sesuai.
Berdasarkan data statistik, dari Sistem Data Nilai Raport (SIDANIRA) di tahun ini jumlah sisiwa lulus SD sebanyak 128.000. Sedangkan daya tampung SMP Negeri hanya yaitu, 71.000 bangku. Ini saja sudah cukup memakan waktu untuk melakukan pemilahan terhadap siswa.
Untuk di tingkat SMP diprediksi yang lulus sebanyak 118.000. Sedangkan daya tampung SMA tidak sampai setengahnya hanya dikisaran 50.000. "Jadi sangat sedikit. Ini perlu jadi bahan diskusi panjang dan menurut saya ini agenda bersama untuk mendorong agar jumlah sekolah negeri diperluas cakupannya sehingga lebih banyak anak DKI yang bisa bersekolah secara gratis," tutupnya.
"Karena itu amanat Undang-Undang dan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, kita harus dorong dari DPRD DKI, dari organisasi masyarakat dan semuanya mendorong ini sehingga banyak anak sekolah dengan gratis di sekolah negeri dengan kualitas baik dan juga akses terbuka untuk siapapun," ucapnya.
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
(hab)
Explore More