DKI Dapat Nilai E dari Wamenkes soal Penanganan Covid-19, Anies: Mengganggu Kerja Serius
loading...
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: SINDOnews/Dok
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Anies Baswedan menyayangkan pernyataan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono yang menyebut penanangan Covid -19 di Jakarta dapat nilai E.
Anies menegaskan Pemprov DKI Jakarta terbuka untuk berdiskusi dan bekerja sama dalam mereview indikator risiko yang merupakan standar baru dari WHO dalam melihat laju penularan pandemi dan respons Daerah pada penanggulangan wabah Covid-19.
"Penilaian dengan skema seperti yang sempat dikeluarkan oleh Wamenkes, itu justru berisiko mengganggu kerja serius penanganan pandemi," ujar Anies, Jumat (28/5/2021).
Anies mengapresiasi langkah cepat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf. "Kami mengapresiasi klarifikasi Pak Menkes. Pak Menkes paham betul dan sudah terbiasa kerja berbasis sains dan bukti lapangan,” kata Anies.
Anies menekankan, Pemprov DKI Jakarta selalu mengutamakan keselamatan warga dalam penanganan pandemi ini. Penanganan pandemi sejatinya harus berdasarkan fakta, transparan, dan bekerja keras dalam jangka panjang.
"Kami merasakan sekali, sejak Pak Menkes menjabat Desember 2020 lalu, kerja bersama kita jadi amat baik. Beliau cerdas, bijak, open minded, cepat sekali bekerjanya, dan selalu mengutamakan kolaborasi," tambah Anies.
Diketahui, dalam klarifikasinya Menkes Budi menyebut DKI Jakarta malah merupakan salah satu wilayah terbaik dalam penanganan pandemi Covid-19.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, kata Anies, dapat memupus keraguan ribuan petugas dan tenaga kesehatan di DKI Jakarta yang sudah bekerja sangat keras selama ini. Sehingga tidak merasa melakukan hal yang salah dan dapat menjadi pemantik semangat kembali dalam upaya menyelamatkan warga dari wabah.
Dalam hal treatment, keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Ratio/BOR) DKI Jakarta saat ini masih di kisaran 30%, padahal sekitar 20-30% RS DKI Jakarta merawat warga non-KTP DKI Jakarta. DKI Jakarta turut menyangga wilayah Bodetabek dalam penyiapan BOR untuk penanganan pandemi Nasional.
“Pemprov DKI Jakarta akan dengan senang hati bekerja bersama Kementerian Kesehatan untuk menyusun penilaian situasi risiko secara lebih objektif, kontekstual dan menjadi pendorong bagi seluruh daerah untuk secara serius menuntaskan masalah pandemi ini. Kami berharap kementerian dapat mereview kembali cara penghitungan kondisi risiko di situasi wilayah yang mana bukan sebagai penilaian kinerja Covid-19,” pungkasnya.
Anies menegaskan Pemprov DKI Jakarta terbuka untuk berdiskusi dan bekerja sama dalam mereview indikator risiko yang merupakan standar baru dari WHO dalam melihat laju penularan pandemi dan respons Daerah pada penanggulangan wabah Covid-19.
"Penilaian dengan skema seperti yang sempat dikeluarkan oleh Wamenkes, itu justru berisiko mengganggu kerja serius penanganan pandemi," ujar Anies, Jumat (28/5/2021).
Anies mengapresiasi langkah cepat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf. "Kami mengapresiasi klarifikasi Pak Menkes. Pak Menkes paham betul dan sudah terbiasa kerja berbasis sains dan bukti lapangan,” kata Anies.
Anies menekankan, Pemprov DKI Jakarta selalu mengutamakan keselamatan warga dalam penanganan pandemi ini. Penanganan pandemi sejatinya harus berdasarkan fakta, transparan, dan bekerja keras dalam jangka panjang.
"Kami merasakan sekali, sejak Pak Menkes menjabat Desember 2020 lalu, kerja bersama kita jadi amat baik. Beliau cerdas, bijak, open minded, cepat sekali bekerjanya, dan selalu mengutamakan kolaborasi," tambah Anies.
Diketahui, dalam klarifikasinya Menkes Budi menyebut DKI Jakarta malah merupakan salah satu wilayah terbaik dalam penanganan pandemi Covid-19.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, kata Anies, dapat memupus keraguan ribuan petugas dan tenaga kesehatan di DKI Jakarta yang sudah bekerja sangat keras selama ini. Sehingga tidak merasa melakukan hal yang salah dan dapat menjadi pemantik semangat kembali dalam upaya menyelamatkan warga dari wabah.
Dalam hal treatment, keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Ratio/BOR) DKI Jakarta saat ini masih di kisaran 30%, padahal sekitar 20-30% RS DKI Jakarta merawat warga non-KTP DKI Jakarta. DKI Jakarta turut menyangga wilayah Bodetabek dalam penyiapan BOR untuk penanganan pandemi Nasional.
“Pemprov DKI Jakarta akan dengan senang hati bekerja bersama Kementerian Kesehatan untuk menyusun penilaian situasi risiko secara lebih objektif, kontekstual dan menjadi pendorong bagi seluruh daerah untuk secara serius menuntaskan masalah pandemi ini. Kami berharap kementerian dapat mereview kembali cara penghitungan kondisi risiko di situasi wilayah yang mana bukan sebagai penilaian kinerja Covid-19,” pungkasnya.
Explore More