Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
113 Kasus Hoax Tentang Vaksin COVID-19 Sudah Diproses Polisi
loading...
Dialog bertema Hoax Dilawan Jangan Dibiarkan yang diselenggarakan secara daring oleh KPCPEN, Selasa (30/3/2021). Okezone/Putra Ramadhani Astyawan
A
A
A
BOGOR - Informasi bohong atau hoax terkait vaksinasi dinilai mengganggu kelancaran program pemerintah tersebut. Sampai saat ini, sudah ada 150 hoax terkait vaksinasi dan 113 di antaranya sudah diproses kepolisian karena mengganggu program vaksinasi.
Tidak hanya proses penyelenggaraannya, namun juga berdampak pada aspek kesehatan dan ekonomi masyarakat. Untuk itulah pemerintah melakukan berbagai upaya dari hulu hingga ke hilir, seperti kerja-kerja kolaboratif, multi stakeholder atau kerjasama antara pemangku kepentingan yang tujuannya untuk memberantas hoax. (Baca juga; Kelurahan Ancol Buat Program Anjela untuk Bujuk Lansia Ikut Vaksin COVID-19 )
"Ada literasi digital, ada juga proses klarifikasi-klarifikasi. Baru bila itu sudah dilaksanakan, namun kenyataannya masih ada kasus, mari kita gunakan pasal-pasal hukum. Ada Kominfo yang bisa melakukan pemblokiran atau kepolisian yang memroses para pelaku pembuatan hoax," kata Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Donny Budi Utoyo dalam dialog bertema 'Hoax Dilawan Jangan Dibiarkan' yang diselenggarakan secara daring oleh KPCPEN, Selasa (30/3/2021).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Presidium Mafindo Septiadji Eko Nugroho menyebutkan problem hoax di Indonesia karena berbagai faktor, termasuk literasi digital yang dinilainya kurang. Faktor lainnya yang membuat hoax masih bebas berkeliaran di Indonesia adalah rasa percaya di antara masyarakat yang tergerus, termasuk kepercayaan masyarakat terhadap otoritas kesehatan.
"Soal trust ini membutuhkan partisipasi semua elemem masyarakat dan juga khususnya dari pemerintah bagaimana komunikasi itu bisa lebih baik, lebih merangkul dan lebih menjelaskan," ucap Septiadji. (Baca juga; Vaksinasi Guru Selesai, Nadiem: Sekolah Wajib Buka Opsi Pembelajaran Tatap Muka )
Vaksinasi adalah program yang saat ini menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di tanah air. Pemerintah berencana memperbanyak sekaligus mempercepat program penyuntikan vaksin covid-19 untuk 181,5 juta penduduk di Tanah Air, untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus penyebab COVID-19.
Untuk itulah, masyarakat diminta agar saring sebelum sharing semua hal yang berkaitan dengan vaksinasi agar herd immunity dapat terbentuk sesuai dengan yang diharapkan, agar kesehatan negara segera pulih, sehingga ekonomi dapat segera bangkit.
Tidak hanya proses penyelenggaraannya, namun juga berdampak pada aspek kesehatan dan ekonomi masyarakat. Untuk itulah pemerintah melakukan berbagai upaya dari hulu hingga ke hilir, seperti kerja-kerja kolaboratif, multi stakeholder atau kerjasama antara pemangku kepentingan yang tujuannya untuk memberantas hoax. (Baca juga; Kelurahan Ancol Buat Program Anjela untuk Bujuk Lansia Ikut Vaksin COVID-19 )
"Ada literasi digital, ada juga proses klarifikasi-klarifikasi. Baru bila itu sudah dilaksanakan, namun kenyataannya masih ada kasus, mari kita gunakan pasal-pasal hukum. Ada Kominfo yang bisa melakukan pemblokiran atau kepolisian yang memroses para pelaku pembuatan hoax," kata Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Donny Budi Utoyo dalam dialog bertema 'Hoax Dilawan Jangan Dibiarkan' yang diselenggarakan secara daring oleh KPCPEN, Selasa (30/3/2021).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Presidium Mafindo Septiadji Eko Nugroho menyebutkan problem hoax di Indonesia karena berbagai faktor, termasuk literasi digital yang dinilainya kurang. Faktor lainnya yang membuat hoax masih bebas berkeliaran di Indonesia adalah rasa percaya di antara masyarakat yang tergerus, termasuk kepercayaan masyarakat terhadap otoritas kesehatan.
"Soal trust ini membutuhkan partisipasi semua elemem masyarakat dan juga khususnya dari pemerintah bagaimana komunikasi itu bisa lebih baik, lebih merangkul dan lebih menjelaskan," ucap Septiadji. (Baca juga; Vaksinasi Guru Selesai, Nadiem: Sekolah Wajib Buka Opsi Pembelajaran Tatap Muka )
Vaksinasi adalah program yang saat ini menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di tanah air. Pemerintah berencana memperbanyak sekaligus mempercepat program penyuntikan vaksin covid-19 untuk 181,5 juta penduduk di Tanah Air, untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus penyebab COVID-19.
Untuk itulah, masyarakat diminta agar saring sebelum sharing semua hal yang berkaitan dengan vaksinasi agar herd immunity dapat terbentuk sesuai dengan yang diharapkan, agar kesehatan negara segera pulih, sehingga ekonomi dapat segera bangkit.
(wib)
Explore More