Kunjungan Kerja ke Kanwilkumham DKI, Mobil Anggota Komisi III DPR Dihadang Pendemo

JAKARTA - Kunjungan kerja anggota Komisi III DPR RI ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kanwilkumham) DKI Jakarta pada Kamis (18/2/2021) siang, kembali disambut aksi demo.

Mobil Range Rover berpelat B 1730 RFK satu anggota Komisi III DPR RI dihalau massa yang berunjuk rasa di depan gerbang Kanwilkumham DKI Jakarta. Meskipun mobil satu anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan itu sudah dikawal satu personel Sat Patwal Polda Metro Jaya.

Massa dari Kaum Muda Anti Narkoba yang berunjuk rasa tidak memperkenankan mobil anggota Komisi III DPR RI masuk ke Kantor Kanwilkumham DKI Jakarta. Upaya personel Sat Patwal Polda Metro Jaya yang bertugas mengawal mobil anggota Komisi III meminta massa membuka jalan pun tidak berhasil.



Mereka menuntut Kepala Kanwilkumham DKI Jakarta Liberty Sitinjak dicopot karena dinilai gagal memberantas peredaran narkoba di Rutan dan Lapas wilayah DKI.

"Tahan teman-teman, tahan," kata Koordinator aksi demo Irwan kepada massa agar tidak membiarkan mobil anggota Komisi III DPR RI masuk ke Kanwilkumham DKI.

Aksi ini sempat membuat arus lalu lintas di Jalan MT Haryono dari arah Cawang menuju Semanggi, macet karena mobil tertahan di tengah jalan. Lantaran macet personel Sat Patwal Polda Metro yang bertugas akhirnya mengalah dan masuk ke kantor Kanwilkumham DKI lewat pintu gerbang keluar.

"Kepada bapak anggota Komisi III DPR yang datang, tolong sampaikan aspirasi kami, bahwa Kepala Kanwilkumham DKI Jakarta Liberty Sitinjak harus mundur dari jabatannya," teriak pendemo.

Saat mobil anggota Komisi III DPR RI itu akhirnya masuk, sejumlah pegawai Kanwilkumham DKI Jakarta tampak kelabakan menyambut kedatangan.

Hanya tak diketahui pasti sosok anggota Komisi III DPR RI yang datang karena mobil mewah tersebut parkir di bagian dalam sehingga tidak terpantau dari luar. Massa pun gagal bertemu dengan anggota Komisi III DPR RI secara langsung dan tidak ditemui pihak Kanwilkumham DKI Jakarta.

Irwan menuturkan, aksi serupa bakal terus digelar sebagai bentuk protes maraknya peredaran narkoba di Rutan dan Lapas naungan Kanwilkumham DKI Jakarta.



"Sepanjang tahun 2020 lalu sudah banyak hasil ungkap kasus kepolisian bahwa peredaran narkoba dikendalikan napi. Termasuk kasus pabrik ekstasi di kamar VIP satu RS," tuturnya.

Kasus yang dimaksud hasil ungkap kasus Polrestro Jakarta Pusat pada akhir tahun 2020 lalu, produksi ekstasi tersebut dikendalikan napi Rutan Salemba.

Irwan mengatakan, bila Sitinjak tidak segera dicopot dari jabatannya mereka bakal berunjuk rasa depan gedung DPR RI dengan tuntutan serupa.

"Peredaran narkoba di Rutan dan Lapas ini sudah merusak generasi bangsa. Penjara yang harusnya jadi tempat memperbaiki diri justru jadi sarang narkoba. Ini harus segera dibenahi," tegas Irwan.