Jakarta Bebas Macet di Dunia, PDIP: DKI Jangan Bangga Ini Masa Pandemi
loading...
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - PDIP DKI Jakarta angkat bicara mengenai Jakarta kota bebas macet di dunia. Pemprov DKI tak semestinya bangga dengan turunnya predikat Jakarta sebagai kota kemacetan.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, penurunan dari posisi 4 ke posisi 31 itu terjadi di masa pandemi Covid 19 yang diketahui terjadinya pembatasan aktivitas masyarakat. “Jadi jangan banggalah. Situasinya belum normal, belum di saat selesai pandemi,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (17/1/2021). Baca juga: Jakarta Bebas Macet di Dunia: Sutiyoso, Jokowi, Ahok Disebut-sebut
Selain masa pandemi, pekerja kantoran juga berkurang seiring penerapan WFH yang melarang sejumlah pegawai perkantoran masuk. Kemudian, polisi dan Satpol PP juga intensif merazia kerumunan sehingga dipastikan jalanan menjadi sedikit lengang di waktu normal. “Bisa dipastikan penilaiannya tidak bisa sama,” ucapnya.
Maka itu, dia menyarankan beberapa hal yang diperhatikan untuk mempertahankan Jakarta kota bebas macet, salah satunya mempercepat integrasi moda antartransportasi yang kini belum tercapai. Baca juga: Jakarta Kota Bebas Macet di Dunia, Netizen: Macetnya Pindah ke RS Rujukan Covid
Gembong juga meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar secepatnya menerapkan jalanan berbayar secara elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).
Dengan demikian, pembatasan jalan menjadi bisa dilakukan dan kendaraan akan semakin berkurang. “Satu sisi pajak akan bertambah,” ucapnya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, penurunan dari posisi 4 ke posisi 31 itu terjadi di masa pandemi Covid 19 yang diketahui terjadinya pembatasan aktivitas masyarakat. “Jadi jangan banggalah. Situasinya belum normal, belum di saat selesai pandemi,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (17/1/2021). Baca juga: Jakarta Bebas Macet di Dunia: Sutiyoso, Jokowi, Ahok Disebut-sebut
Selain masa pandemi, pekerja kantoran juga berkurang seiring penerapan WFH yang melarang sejumlah pegawai perkantoran masuk. Kemudian, polisi dan Satpol PP juga intensif merazia kerumunan sehingga dipastikan jalanan menjadi sedikit lengang di waktu normal. “Bisa dipastikan penilaiannya tidak bisa sama,” ucapnya.
Maka itu, dia menyarankan beberapa hal yang diperhatikan untuk mempertahankan Jakarta kota bebas macet, salah satunya mempercepat integrasi moda antartransportasi yang kini belum tercapai. Baca juga: Jakarta Kota Bebas Macet di Dunia, Netizen: Macetnya Pindah ke RS Rujukan Covid
Gembong juga meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar secepatnya menerapkan jalanan berbayar secara elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).
Dengan demikian, pembatasan jalan menjadi bisa dilakukan dan kendaraan akan semakin berkurang. “Satu sisi pajak akan bertambah,” ucapnya.
(jon)
Explore More