Lewat Diskusi Online, ITB Ahmad Dahlan Bedah Dampak Covid-19 di Kota Tangsel

Jum'at, 15 Mei 2020 - 10:08 WIB
loading...
Lewat Diskusi Online,...
ITB Ahmad Dahlan menggelar diskusi online melalui perangkat Google Meet, Kamis 14 Mei 2020. Foto: Ist
A A A
TANGERANG SELATAN - Virus Corona (Covid-19) yang telah terjadi di Indonesia selama 2,5 bulan belakangan telah berdampak massif dan sistemik terhadap seluruh perekonomian nasional dan daerah. Hal itu tidak terkecuali terhadap perekonomian Kota Tangerang Selatan, daerah yang langsung bersebelahan dengan pusat episentrum persebaran Covid-19, DKI Jakarta.

Lantas bagaimana Pemerintah Kota Tangerang Selatan memitigasi risikonya? Mengurai permasalahannya, ITB Ahmad Dahlan kemudian menggelar diskusi online melalui perangkat Google Meet, Kamis 14 Mei 2020. (Baca juga: Sehari, Jumlah Pasien Positif COVID-19 di Tangsel Tambah 11 Orang)

Mengusung tema “Guncangan Pandemi Covid-19: Dampak dan Kebijakan Mitigasi Fiskal serta Perekonomian Kota Tangerang Selatan”, hadir sebagai narasumber Eki Herdiana (Kepala Bappeda Kota Tangerang Selatan), Muhammad Aziz (Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Tangerang Selatan) dan Uki Masduki (Peneliti Muda Pusat Studi Desentralisasi dan Otonomi Daerah ITB Ahmad Dahlan).

Dalam sesi diskusi, Herdiana menyatakan bahwa akibat Covid-19 Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan melakukan rasionalisasi dan penyesuaian dalam postur APBD 2020. Rasionalisasi dan penyesuaian tersebut dilakukan sesuai rambu-rambu yang ditetapkan pemerintah pusat. Pemkot fokus pada penanganan dampak Covid-19 dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat. (Baca juga:Tak Sadar OTG Positif, 3 ASN Pemkot Tangsel Diisolasi ke RSD Covid-19)

Sementara Muhammad Aziz menyatakan bahwa DPRD mendukung program penanganan wabah Covid-19 di Kota Tangerang Selatan. DPRD juga meminta pada pemerintah pusat dan Provinsi Banten untuk melakukan percepatan transfer dana bagi hasil kepada Kota Tangerang Selatan.

Sementara menurut Masduki, dalam konteks wabah Covid-19, Pemkot Tangsel perlu memberi priorotas utama pada penanangan kemiskinan atau orang-orang yang berpotensi masuk ke dalam kategori miskin. Selain itu, prioritas belanja pemerintah juga harus difokuskan pada katahanan pangan warga.
(thm)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1524 seconds (0.1#10.140)