Kuasa Hukum RSO Berharap Polisi Lekas Panggil Pihak-pihak Terkait
loading...
Kuasa Hukum Raja Sapta Oktohari (RSO), Welfrid Silalahi. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Kuasa Hukum Raja Sapta Oktohari (RSO), Welfrid Silalahi telah melaporkan balik para pelapornya RSO ke Polda Metro Jaya. Laporan telah dilayangkan pada Jumat (10/4/2020) lalu dan sudah diterima dengan nomor LP/2257/VI/YAN.25/2020 SPKT PMJ.
"Kami melaporkan pihak-pihak yang telah mencemarkan nama baik klien kami," ujar Welfrid Silalahi, kepada wartawan, Kamis (14/5/2020).
Dalam laporannya, RSO melaporkan dugaan pencemaran nama baik dirinya melalui media elektronik. Para terlapor diduga melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Para terlapor dalam kasus ini, masih dalam penyelidikan. "Tapi ini sudah mengarah kepada beberapa orang. Tunggu saja," imbuh Welfrid.
RSO sebelumnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan tindak pidana perbankan dan pasar modal.
Pelaporan ini merupakan buntut kisruh investasi di PT Mahkota Properti Indo Senayan (PT MPIS) dan PT Mahkota Properti Indo Permata (PT MPIP) yang sedang dalam penyelesaian melalui jalur perdata di Pengadilan Niaga.
"Ada motif lain di balik pelaporan itu. Soalnya pelaporan itu disebarkan ke media sosial dan grup-grup Whatsapp. Ini apa motifnya kalau bukan untuk mencemarkan nama baik klien kami," tegasnya.
Pihaknya bahkan telah mengendus adanya tindakan lain untuk terus menyudutkan kliennya dengan menyebarluaskan fitnah. Untuk itu Welfrid menegaskan bahwa segala bentuk penyebaran fitnah bakal ditindaklanjuti ke ranah hukum.
Welfrid menegaskan, urusan PT MPIP dan MPIS itu adalah urusan korporasi, bukan individu. "Tolong bedakan antara urusan korporasi dengan pribadi. Kenapa jadi menyerang individu, ke pak RSO. Ini digiring ke sana," sesal Welfrid.
"Jangan mencari popularitas. Kita kan harus menghormati azas praduga tidak bersalah dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku di negara ini," tambahnya.
"Kami melaporkan pihak-pihak yang telah mencemarkan nama baik klien kami," ujar Welfrid Silalahi, kepada wartawan, Kamis (14/5/2020).
Dalam laporannya, RSO melaporkan dugaan pencemaran nama baik dirinya melalui media elektronik. Para terlapor diduga melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Para terlapor dalam kasus ini, masih dalam penyelidikan. "Tapi ini sudah mengarah kepada beberapa orang. Tunggu saja," imbuh Welfrid.
RSO sebelumnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan tindak pidana perbankan dan pasar modal.
Pelaporan ini merupakan buntut kisruh investasi di PT Mahkota Properti Indo Senayan (PT MPIS) dan PT Mahkota Properti Indo Permata (PT MPIP) yang sedang dalam penyelesaian melalui jalur perdata di Pengadilan Niaga.
"Ada motif lain di balik pelaporan itu. Soalnya pelaporan itu disebarkan ke media sosial dan grup-grup Whatsapp. Ini apa motifnya kalau bukan untuk mencemarkan nama baik klien kami," tegasnya.
Pihaknya bahkan telah mengendus adanya tindakan lain untuk terus menyudutkan kliennya dengan menyebarluaskan fitnah. Untuk itu Welfrid menegaskan bahwa segala bentuk penyebaran fitnah bakal ditindaklanjuti ke ranah hukum.
Welfrid menegaskan, urusan PT MPIP dan MPIS itu adalah urusan korporasi, bukan individu. "Tolong bedakan antara urusan korporasi dengan pribadi. Kenapa jadi menyerang individu, ke pak RSO. Ini digiring ke sana," sesal Welfrid.
"Jangan mencari popularitas. Kita kan harus menghormati azas praduga tidak bersalah dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku di negara ini," tambahnya.
Explore More