Pengacara Serahkan 40 Bukti Penetapan Habib Rizieq Tidak Sah

Rabu, 06 Januari 2021 - 16:25 WIB
loading...
Pengacara Serahkan 40...
Pengacara Habib Rizieq, Alamsyah Hanafiah, memberikan keterangan kepada wartawan usai persidangan. Foto: SINDOnews/Ari Sandita
A A A
JAKARTA - Pengacara Habib Rizieq Shihab menyerahkan puluhan bukti kepada majelis hakim dalam sidang praperadilan ketiga yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (6/1/2021) siang. Di sisi lain tim pengacara Habib Rizieq menilai bukti-bukti kepolisian tidak jelas.

(Baca juga : Polemik FPI Berlanjut, PPATK Bekukan 59 Rekening )

"Kita ada 40 bukti yang diserahkan, ada daftar buktinya juga, cuma dari Termohon itu seluruh berita acara tadi kenapa di-panding. Uang dibuktikan halaman depan dengan halaman terakhir, yang di tengahnya tidak diikutsertakan," ujar pengacara Habib Rizieq, Alamsyah Hanafiah, kepada wartawan usai persidangan. (Baca juga: Sidang Ketiga Praperadilan Habib Rizieq, Pengacara dan Polisi Adu Kuat Bukti)

Ia menyebutkan, sidang terpaksa ditunda karena ada yang harus dilengkapi dari bukti-bukti yang diserahkan oleh polisi. Khususnya tentang BAP para saksi, lalu tentang dokumen dari Puskesmas, dan pendapat ahli yang dianggap tidak jelas. Sebab dokumen tanpa dibubuhi tanda tangan, khususnya dari si pemberi keterangan. (Baca juga: Polisi Sebut Proses Penyidikan dan Penetapan Habib Rizieq Sesuai Aturan Hukum)

Pengacara Serahkan 40 Bukti Penetapan Habib Rizieq Tidak Sah


"Izin juga ada semua kami. 40 bukti itu meliputi surat pemberitahuan penetapan tersangka dari polisi ke Kejati, bukti dua surat perintah penyidikan dengan tanggal berbeda, surat pemberitahuan hukuman administrasi pada FPI dan Habib Rizieq tentang masalah berkerumun menghadiri acara Maulid Nabi yang memberikan denda Rp30 juta dan Rp20 juta sehingga total Rp 50 juta," tuturnya. (Baca juga: Sidang Praperadilan, Pengacara Habib Rizieq: Apa Kita Berkerumun Itu Penghasutan?)

Menurut dia, adanya denda itu sejatinya sudah membuktikan kalau Habib Rizieq secara administrasi telah dihukum. Dengan begitu, seseorang yang telah dihukum seharusnya tidak boleh lagi dihukum untuk kedua kalinya dalam kasus serupa.

(Baca juga : Rekening FPI Dibekukan, PPATK Kasih Penjelasan Ini )

(thm)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1784 seconds (0.1#10.140)