Kecam DPRD DKI yang Lakukan Walk Out, Netizen: Urat Malu Politisi DKI Sudah Putus

JAKARTA - Netizen atau warganet mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap DPRD DKI Jakarta yang menuntut kenaikan gaji. Warganet kian kecewa setelah melihat pemandangan aksi walk out hampir seluruh anggota DPRD DKI ketika Fraksi PSI membacakan pandangannya dan menolak kenaikan gaji dalam rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12/2020).

Di Twitter, kekecewaan maupun hujatan warganet terhadap DPRD DKI masuk dalam daftar trending topic. (Baca juga:Aksi Walk Out DPRD DKI, Netizen Riuh di Dunia Maya)

Pemerhati sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan Abdillah Toha melalui akun @AT_AbdillahToha menyebutkan bahwa anggota DPRD DKI sudah tidak memiliki rasa malu. ”Urat malu politisi anggota DPRD DKI ini sudah putus. MALU sudah hilang dari kamus mereka. Hanya ada satu kata di benak saya. Menjijikkan,” cuitnya seperti dikutip SINDOnews, Selasa (15/12/2020).

Akun @suciharto menulis, “HAI RAKYAT DKI LIHAT INI !! BUKA MATA LOE.... JANGAN BIARKAN ANAK-ANAK MUDA INI BERJUANG SENDIRIAN MEMBELA KALIAN!!!!”

Warganet lainnya @ritsariana mencuit, ”Anggota DPRD DKI terlihat sekali hanya ingin ada di ruang sidang dgn acara yg enak dihatinya sj, yg menguntungkan bagi dirinya sj .. saya yakin mereka tau yg diinginkan PSI itu baik utk rakyat tapi mgkn mereka merasa dirugikn..” (Baca juga:Lewat Twitter, Partai Demokrat Tolak Kenaikan Gaji DPRD DKI)

Kemudian, akun @ChaerulK1 mengatakan, “Rakyat DKI sdh mengeluarkan uang, tenaga, pikiran & waktu hanya utk memilih mrk agar bisa "duduk" di kursi DPRD & mendapat sebutan "Anggota Dewan Yang Terhormat" ... tp bgtu udh dapet semuanya koq "kursi" nya malah ditinggalin, apa bkn pengkhianatan ini namanya.”

Politikus PSI Tsamara Amany melalui akun Twitter-nya @TsamaraDKI menganggap mayoritas anggota DPRD DKI yang mempermalukan PSI dengan melakukan aksi walk out ketika Fraksi PSI menyampaikan pandangan resminya merupakan risiko yang harus ditanggung partainya. Namun, dia justru merasa terhormat menjadi musuh bersama demi kepentingan rakyat.

”Risiko yang harus kami terima ketika berani menggagalkan rencana naik gaji & tunjangan anggota DPRD DKI sebesar Rp700 juta per bulan. Dimusuhi karena menjaga uang rakyat adalah sebuah kehormatan,” tulisnya.