Anies Minta Banjir Surut dalam 6 Jam, DPRD DKI: Sarana dan Prasarana Belum Mendukung

JAKARTA - Anggota Komisi D dan juga Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, meminta Gubernur Anies Baswedan tidak sesumbar terkait penanganan banjir di Ibu Kota bisa surut dalam waktu enam jam. Kenneth menilai pernyataan orang nomor satu di Jakarta itu belum didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana.

"Coba kita lihat dulu sarana dan prasarana di Jakarta dalam menangani banjir, mulai dari aliran kali, pintu air, pompa, dan sistem drainase. Yang saat ini saya nilai semuanya belum mendukung untuk membuat banjir bisa surut dalam waktu enam jam. Mungkin yang dimaksud adalah genangan air di jalan, bukannya banjir," kata Kenneth dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/11/2020).

Pria yang kerap disapa Kent itu menyebut pernyataan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak realistis dalam menargetkan banjir surut dalam waktu enam jam. Sebab drainase di Jakarta saat ini hanya mampu menampung air hingga 100-150 milimeter/hari. (Baca juga: 2 Indikator Suksesnya Penanganan Banjir di Jakarta versi Anies Baswedan)

"Jadi pernyataan itu tidak realistis dan mengada-ada. Jika ingin dilakukan maka harus dibarengi dengan sarana dan prasarana yang mendukung," tuturnya.

Oleh karena itu, Kent berharap apa yang sudah dilontarkan Anies terkait bisa mengatasi banjir dalam waktu enam jam, bisa dibuktikan, jangan hanya omongan pepesan kosong.

"Saya berharap pernyataan itu bukan pepesan kosong. Karena saya akan terus memonitor banjir di Jakarta, kita buktikan saja di lapangan, jangan hanya omdo," tegas Kent. (Baca juga: Wali Kota Jakbar: Saat Banjir Warga Akan Mempertanyakan Kesiapsiagaan Kita)

Permasalahan banjir, sambung Kent, dapat diselesaikan jika sarana dan prasarana di DKI Jakarta tertata dengan baik. Seluruh sistem yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta bergerak, baik pompa air, sungai, dan aliran drainase.

Oleh karena itu, Kent meminta kepada Suku Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta agar terus melakukan pembenahan dalam upaya pencegahan terjadinya banjir di musim penghujan.

"Dinas SDA harus benar-benar serius dan fokus melakukan pencegahan sebelum terjadinya banjir, seperti membenahi drainase, rutin melakukan pengerukan lumpur di sungai atau kali agar dapat menampung volume air yang lebih banyak lagi, lalu pembangunan crossing hingga turap di sejumlah sungai atau kali," tuturnya.

Pemprov DKI juga harus kembali membangun pintu air di Kali Mookevart dan Kali Angke di Jakarta Barat, dikarenakan wilayah tersebut kerap mengalami banjir.

"Terutama di Kali Mookevart dan Kali Angke, Jakarta Barat, harus dibuatkan pintu air karena ada titik pertemuan antara dua kali ini. Jadi kalau hujan deras pasti air naik ke jalan sehingga mengakibatkan pemukiman warga selalu banjir," bebernya.