Anies Minta Banjir Surut dalam 6 Jam, DPRD DKI: Sarana dan Prasarana Belum Mendukung

JAKARTA - Anggota Komisi D dan juga Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, meminta Gubernur Anies Baswedan tidak sesumbar terkait penanganan banjir di Ibu Kota bisa surut dalam waktu enam jam. Kenneth menilai pernyataan orang nomor satu di Jakarta itu belum didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana.

"Coba kita lihat dulu sarana dan prasarana di Jakarta dalam menangani banjir, mulai dari aliran kali, pintu air, pompa, dan sistem drainase. Yang saat ini saya nilai semuanya belum mendukung untuk membuat banjir bisa surut dalam waktu enam jam. Mungkin yang dimaksud adalah genangan air di jalan, bukannya banjir," kata Kenneth dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/11/2020).

Pria yang kerap disapa Kent itu menyebut pernyataan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak realistis dalam menargetkan banjir surut dalam waktu enam jam. Sebab drainase di Jakarta saat ini hanya mampu menampung air hingga 100-150 milimeter/hari. (Baca juga: 2 Indikator Suksesnya Penanganan Banjir di Jakarta versi Anies Baswedan)

"Jadi pernyataan itu tidak realistis dan mengada-ada. Jika ingin dilakukan maka harus dibarengi dengan sarana dan prasarana yang mendukung," tuturnya.

Oleh karena itu, Kent berharap apa yang sudah dilontarkan Anies terkait bisa mengatasi banjir dalam waktu enam jam, bisa dibuktikan, jangan hanya omongan pepesan kosong.

"Saya berharap pernyataan itu bukan pepesan kosong. Karena saya akan terus memonitor banjir di Jakarta, kita buktikan saja di lapangan, jangan hanya omdo," tegas Kent. (Baca juga: Wali Kota Jakbar: Saat Banjir Warga Akan Mempertanyakan Kesiapsiagaan Kita)

Permasalahan banjir, sambung Kent, dapat diselesaikan jika sarana dan prasarana di DKI Jakarta tertata dengan baik. Seluruh sistem yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta bergerak, baik pompa air, sungai, dan aliran drainase.

Oleh karena itu, Kent meminta kepada Suku Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta agar terus melakukan pembenahan dalam upaya pencegahan terjadinya banjir di musim penghujan.

"Dinas SDA harus benar-benar serius dan fokus melakukan pencegahan sebelum terjadinya banjir, seperti membenahi drainase, rutin melakukan pengerukan lumpur di sungai atau kali agar dapat menampung volume air yang lebih banyak lagi, lalu pembangunan crossing hingga turap di sejumlah sungai atau kali," tuturnya.

Pemprov DKI juga harus kembali membangun pintu air di Kali Mookevart dan Kali Angke di Jakarta Barat, dikarenakan wilayah tersebut kerap mengalami banjir.

"Terutama di Kali Mookevart dan Kali Angke, Jakarta Barat, harus dibuatkan pintu air karena ada titik pertemuan antara dua kali ini. Jadi kalau hujan deras pasti air naik ke jalan sehingga mengakibatkan pemukiman warga selalu banjir," bebernya.

Kent mengaku sering berkeliling ke sejumlah wilayah yang kerap kebanjiran untuk menginvestigasi permasalahan yang sudah lama dirasakan oleh warga Jakarta. Hingga akhirnya, ia menemukan satu kesimpulan tentang sumber masalah banjir yang kerap menghantui warga ketika hujan turun.

"Saya menemukan, banyak sekali gorong-gorong saluran air atau U Ditch di wilayah ini tidak menyambung dan kecil dan juga ada beberapa tempat yang masih tidak mempunyai saluran air. Jadi pada saat hujan besar mengakibatkan air menumpuk, maka air itu tidak akan mengalir ke kali, hingga menyebabkan banjir," tuturnya.

Kent pun menduga, permasalahan saluran-saluran air di DKI Jakarta rata-rata sama seperti ini hingga bisa menyebabkan banjir di sejumlah permukiman warga dan jalan. Karena ukuran saluran air sangat kecil, dan belum lagi jika tersumbat sampah.

"Saya menduga seluruh saluran air di Jakarta ukuran mulutnya kecil, sehingga air tidak mengalir dengan baik dan maksimal, ditambah lagi jika ada sampah yang menyumbat," tuturnya.

Oleh karena itu, Kent meminta Pemprov DKI, khususnya Dinas Sumber Daya Air, agar memperhatikan dan bisa dijadikan skala prioritas untuk pengerjaan saluran air. Pasalnya, banyak laporan permukiman warga yang kerap kebanjiran.

"Penyebab utama banjir di Jakarta adalah hasil dari pembangunan saluran yang serampangan. Seharusnya Pemprov DKI selalu intens dalam mengecek saluran air," ujarnya.

Kent juga meminta Anies melakukan pengecekan secara berkala di beberapa rumah pompa, serta harus mempertimbangkan kesiapan emergency/darurat pompa jika sewaktu-waktu terjadi blackout pada saat hujan besar.

"Harus dipikirkan juga tentang kesiapan emergency di rumah pompa, agar sewaktu-waktu jika terjadi blackout di waktu hujan deras dan air kiriman, pompa bisa berfungi dengan baik dan maksimal. Kesiapan emergency di rumah-rumah pompa wajib 100 persen dan kesiapan pompanya juga wajib 100 persen, itu dua hal yang harus dipersiapkan dengan baik dalam menghadapi musim penghujan," tuturnya.

Selain itu, operator di rumah pompa yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta itu harus selalu di briefing agar bisa bekerja secara serius dan fokus jika ada indikasi akan terjadi banjir di DKI Jakarta.

"Kalau memang kekurangan rumah pompa, ya harus dibangun lagi yang baru, terutama di daerah-daerah yang memang rawan banjir. Hal itu dilakukan agar penanganan banjir bisa maksimal," sambung Kent.

Kent juga mengingatkan agar Kasatpel (Kepala Satuan Pelaksana) di setiap kecamatan agar selalu sigap jika terjadi genangan di sejumlah titik di wilayahnya. Dengan begitu, bencana banjir tersebut dapat diselesaikan secara cepat, dan tidak sampai membuat warga mengalami kerugian harta benda akibat musibah banjir.

"Kasatpel kelurahan harus selalu sigap jika terdapat indikasi banjir. Jangan kerja setengah-setengah dalam menghadapi banjir apalagi di masa pandemi Vcovid-19 ini. Harus rutin mengecek rumah-rumah pompa yang bermasalah dan semua pompa mobile harus dalam keadaan prima," tuturnya.

Dalam menyikapi banjir di Jakarta, kata Kent, yang bertanggung jawab tidak hanya Suku Dinas SDA, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Bina Marga juga mempunyai tanggung jawab dalam hal ini.

"Banjir di Jakarta diakibatkan karena berkurangnya area serapan air, karena pembangunan trotoar yang serampangan dan perubahan tata guna lahan, saluran air yang tidak memadai, dan juga perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan dan suka buang sampah sembarangan," tandasnya.

Terakhir, Kent meminta kepada Gubernur Anies agar serius dalam melayani warganya dengan baik, terutama dalam mengatasi banjir yang kerap melanda sejumlah daerah di Jakarta.

"Seorang pemimpin yang baik adalah yang bisa memahami segala permasalahan yang terjadi di masyarakat, serta bisa bekerja secara cepat dan bisa memberikan solusi tanpa banyak beretorika dan hasilnya langsung bisa dirasakan oleh warganya, itu baru ciri-ciri seorang pemimpin yang ideal," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, saat memimpin apel kesiap iagaan menghadapi musim hujan tingkat Ibu Kota, Anies mengatakan, ketika curah hujan deras turun, banjir dapat surut dalam waktu 6 jam.

"Bila curah hujan di atas kapasitas sistem drainase kita, seluruh unsur bersiaga di sini. Insya Allah Jakarta bisa terbebas dari banjir. Dan bila terjadi curah hujan yang amat lebat kita bisa segera surut dalam waktu kurang dari 6 jam," imbuhnya.

Anies mengatakan rata-rata kapasitas sistem drainase di Jakarta adalah 100 mm per hari. Bila curah hujan di bawah itu, Anies menyebut tidak boleh terjadi banjir.