Mari Kenal Lebih Dalam Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jakarta

JAKARTA - Bagi pemilik kendaraan bermotor, ada informasi penting untuk Anda. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan undang-undang pajak daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny menyebutkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

“Salah satu objek pajak yang diatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tersebut adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),” tuturnya.

Sebagai informasi, BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor karena adanya perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Selain itu, mari kita bahas beberapa hal penting yang masuk ke dalam BBNKB!

Objek Pajak
Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski begitu terdapat kendaraan bermotor yang tidak termasuk dalam objek BBNKB, yakni kereta api, serta kendaraan bermotor yang hanya digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.

Kemudian, kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan, serta kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir, di mana hanya disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

Objek pajak juga termasuk penyerahan kendaraan bermotor, yaitu pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali untuk diperdagangkan, dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia, serta digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

Pengecualian berlaku jika selama 12 bulan berturut-turut kendaraan bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.