alexametrics

Calon PKS Macet, Gerindra Sodorkan 4 Cawagub DKI Jakarta

loading...
Calon PKS Macet, Gerindra Sodorkan 4 Cawagub DKI Jakarta
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik. Foto/Dok/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Partai pengusung calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta, Gerindra dan Partai Keadilan Sosial ( PKS) semakin berpolemik. Partai Gerindra usulkan Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah menjadi Cawagub.

Ketua DPD Partai Gerindra, Muhammad Taufik mengatakan, Saefullah merupakan orang yang berpengalaman di birokrasi Pemprov DKI dan dianggap orang yang mumpuni. Untuk itu, kata dia, Gerindra mengusulkan Saefullah sebagai salah satu dari empat nama Cawagub.

"Kami usulkan empat nama, Arnes Lukman, Ferrily Julianto, Ariza Patria, dan Saefullah," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2019).



Taufik menjelaskan, hasil internal Partai Gerindra, dua nama Cawagub yang diusulkan oleh PKS, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto minim komunikasi dengan DPRD dan dianggap macet. Menurutnya, hal yang diperlukan bagi seorang cawagub adalah figur yang dikenal dan diterima DPRD DKI Jakarta.

Wakil ketua DPRD DKI Jakarta ini akan mengusulkan nama cawagub tersebut kepada PKS sebagai partai pengusung. Dia berharap salah satu dari empat nama tersebut disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.

"Ya bisa disandingkan salah satunya dengan calon PKS, ini usulan kita ke dia. Boleh dong kita usulin. Karena kita lihat macet. Ini gimana kalau opsi itu diambil," ungkapnya.

Saefullah tersenyum saat mendengar kabar bahwa dirinya diisukan menjadi Cawagub DKI Jakarta. Namun, dia enggan menjawab saat dihadapkan dua pilihan yakni bakal mengikuti bursa Cawagub atau tetap menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai manusia biasa, Saefullah menyerahkan sepenuhnya itu kepada Yang Maha Kuasa.

"Saya ini bagaimana yah, saya jalani saja hidup, apa saja enggak masalah. Saya ini sudah pada posisi harus istiqomah jalankan semua perintah, semua amanah," katanya.

Penunjukkan Saefullah sebagai peserta Cawagub dinilai karena telah berpengalaman di Pemprov DKI Jakarta. Sejak Juli 2014, Saefullah diangkat menjadI ASN tertinggi di Pemprov DKI Jakarta dengan eselon I-B.

Dia juga dianggap mumpuni karena telah membantu kinerja empat gubernur berbeda dari tahun 2014 lalu. Di antaranya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Djarot Syaiful Hidayat, Sumarsono dan Anies Baswedan.

Dari empat gubernur itu, hanya Sumarsono yang berstatus ASN sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Dia ditunjuk menjadi Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI karena adanya proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 lalu.

"Itu kan baru pihak Gerindra (yang mengusulkan), kan maksimal dua (orang), tapi ini masih ada yang diusulkan jadi empat. Saya nomor ke berapa? Kan masih ada nomor satu dan dua, mungkin itu yang prioritas," ujarnya.

Ketua DPW PKS Jakarta Syakir Purnomo menegaskan, hingga ini belum ada perubahan terkait usulan cawagub yang akan dipilih untuk menjadi Wagub DKI. Dimana, jumlah kandidat yang dicalonkan PKS ada dua orang.

"Cawagub yang kami usulkan untuk dipilih DPRD DKI menjadi Wagub masih tetap dua calon. Keduanya adalah Sekertaris DPW PKS Jakarta Agung Yulianto dan Anggota DPR RI Ahmad Syaikhu," ungkapnya.

Bahkan, Syakir menjelaskan, sampai saat ini belum ada informasi terbaru dari Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) tentang nama baru yang akan diajukan.

"Dengan demikian, jatah kursi Wagub DKI memang masih milik kami," tegasnya.

Seperti diberitakan, PKS telah mengusung dua kadernya untuk mengisi bangku Cawagub yang ditinggal Sandiaga Uno karena mengikuti Pilpres pada April 2019 lalu. Dua nama kader itu adalah Ahmad Syaikhu yang kini menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 dan Agung Yulianto dari kalangan pengusaha.

Hingga kini, Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta masih menunggu proses rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) pemilihan Cawagub tersebut. Tata tertib (Tatib) nya juga telah disusun oleh anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 di akhir masa jabatannya.

Namun Rapimgab terpaksa tidak terlaksana karena pemerintah daerah dengan legislator masih fokus pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Namun demikian, kedua partai pengusung yakni PKS dan Gerindra optimis, sebelum pergantian 2019 kursi Wagub DKI telah terisi.
(mhd)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak