AKD Terbentuk, Ini 2 Hal yang Jadi Prioritas Kerja DPRD DKI Jakarta
AKD Terbentuk, Ini 2 Hal yang Jadi Prioritas Kerja DPRD DKI Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD DKI Jakarta telah resmi terbentuk, Senin (21/10/2019). Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 dan pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) menjadi prioritas kerja.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan, dengan terbentuknya AKD, pihaknya bakal mengebut pembahasan Rancangan APBD 2020. Dia optimistis RAPBD 2020 bakal tuntas dikebut sesuai tenggat waktu yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagari) yakini pada 30 November 2019.
"Semaksimal mungkin kita lakukan (pembahasan APBD 2020) karena juga baru terbentuk AKD-nya. Mudah-mudahan teman-teman tahu semua kan, pasti bisa selesai. Tapi juga koreksi karena anggaran murni ini enggak bisa buru buru karena enggak bagus juga," kata Prasetio, di gedung DPRD DKI Jakarta.
Prasetio memimpin langsung rapat paripurna DPRD DKI terkiat pengumuman dan penetapan AKD DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, AKD dibentuk untuk membantu mewujudkan program dan kebijakan DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12/2018 Pasal 31 ayat 5.
Pada periode 2019-2024 ini, Komisi A yang membidangi masalah pemerintahan diketuai oleh Mujiono dari Fraksi Demokrat, Komisi B yang membidangi perekonomian diketuai Abdul Aziz dari Fraksi PKS, Komisi C yang membidangi keuangan diketuai Habib Muhammad Bin Salim Alatas dari Fraksi PAN, Komisi D yang membidangi pembangunan diketuai Ida Mahmudah dari Fraksi PDIP, dan Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat diketuai Iman Satria dari Fraksi Gerindra.
Selain itu, ada juga Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang diketuai oleh Pantas Nainggolan dari Fraksi PDIP, Badan Kehormatan yang diketuai Achmad Nawawi dari Fraksi Demokrat, serta Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD DKI Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Fraksi Demokrat, Misan Samsuri, mengatakan, pembahasan APBD DKI Jakarta 2020 akan tuntas sebelum akhir November nanti. Sehingga, pada bulan Desember sudah ketuk palu dan awal Januari tahun depan, APBD sudah bisa digunakan SKPD.
"Yang harus diprioritaskan menurut saya dari sisi infrastruktur perlu terus digenjot, yang jelas bidang pendidikan dan kesehatan juga harus menjadi skala prioritas. Apalagi itu merupakan janji gubernur. Anggota DPRD DKI Jakarta itu kan 106 orang, ada 5 komisi, masa pembahasannya tidak detail, Insyallah berkualitas," tegasnya.
Selain itu, Misan juga akan mendorong pimpinan DPRD lainnya berikut 106 anggota, agar melakukan pemilihan wakil gubernur. Sebab, dirinya melihat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlalu lama bekerja sendirian dan tidak baik untuk pemerintahan.
"Meski beliau (Anies) mengaku tidak menggangu kinerja tanpa ada wagub, tapi lihat mukanya tidak bisa dibohongi, beliau capek banget. Jadi kami mendorong segera pemilihan wagub," pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta AKD yang baru dibentuk segera menyelesaikan pembahasan APBD 2020 dan sejumlah agenda yang tertunda. Menurutnya, komunikasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD terjalin baik.
"Kami optimistis, komunikasi baik, SKPD juga sudah siap, langsung untuk pembahasan. Khususnya untuk APBD 2020, karena sebelum November akhir, itu semuanya sudah tuntas," pungkasnya.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan, dengan terbentuknya AKD, pihaknya bakal mengebut pembahasan Rancangan APBD 2020. Dia optimistis RAPBD 2020 bakal tuntas dikebut sesuai tenggat waktu yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagari) yakini pada 30 November 2019.
"Semaksimal mungkin kita lakukan (pembahasan APBD 2020) karena juga baru terbentuk AKD-nya. Mudah-mudahan teman-teman tahu semua kan, pasti bisa selesai. Tapi juga koreksi karena anggaran murni ini enggak bisa buru buru karena enggak bagus juga," kata Prasetio, di gedung DPRD DKI Jakarta.
Prasetio memimpin langsung rapat paripurna DPRD DKI terkiat pengumuman dan penetapan AKD DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, AKD dibentuk untuk membantu mewujudkan program dan kebijakan DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12/2018 Pasal 31 ayat 5.
Pada periode 2019-2024 ini, Komisi A yang membidangi masalah pemerintahan diketuai oleh Mujiono dari Fraksi Demokrat, Komisi B yang membidangi perekonomian diketuai Abdul Aziz dari Fraksi PKS, Komisi C yang membidangi keuangan diketuai Habib Muhammad Bin Salim Alatas dari Fraksi PAN, Komisi D yang membidangi pembangunan diketuai Ida Mahmudah dari Fraksi PDIP, dan Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat diketuai Iman Satria dari Fraksi Gerindra.
Selain itu, ada juga Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang diketuai oleh Pantas Nainggolan dari Fraksi PDIP, Badan Kehormatan yang diketuai Achmad Nawawi dari Fraksi Demokrat, serta Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD DKI Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Fraksi Demokrat, Misan Samsuri, mengatakan, pembahasan APBD DKI Jakarta 2020 akan tuntas sebelum akhir November nanti. Sehingga, pada bulan Desember sudah ketuk palu dan awal Januari tahun depan, APBD sudah bisa digunakan SKPD.
"Yang harus diprioritaskan menurut saya dari sisi infrastruktur perlu terus digenjot, yang jelas bidang pendidikan dan kesehatan juga harus menjadi skala prioritas. Apalagi itu merupakan janji gubernur. Anggota DPRD DKI Jakarta itu kan 106 orang, ada 5 komisi, masa pembahasannya tidak detail, Insyallah berkualitas," tegasnya.
Selain itu, Misan juga akan mendorong pimpinan DPRD lainnya berikut 106 anggota, agar melakukan pemilihan wakil gubernur. Sebab, dirinya melihat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlalu lama bekerja sendirian dan tidak baik untuk pemerintahan.
"Meski beliau (Anies) mengaku tidak menggangu kinerja tanpa ada wagub, tapi lihat mukanya tidak bisa dibohongi, beliau capek banget. Jadi kami mendorong segera pemilihan wagub," pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta AKD yang baru dibentuk segera menyelesaikan pembahasan APBD 2020 dan sejumlah agenda yang tertunda. Menurutnya, komunikasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD terjalin baik.
"Kami optimistis, komunikasi baik, SKPD juga sudah siap, langsung untuk pembahasan. Khususnya untuk APBD 2020, karena sebelum November akhir, itu semuanya sudah tuntas," pungkasnya.
(thm)
Explore More