Fraksi NasDem DPRD DKI Temui Anies, Bahas Gage dan PKL di Trotoar

JAKARTA - Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta mendatangi Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota, Senin (9/9/2019). Dalam pertemuan itu, mereka membahas soal perluasan ganjil genap (gage) dan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di trotoar.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengatakan, selain bersilaturahmi, kedatangan seluruh anggota fraksinya menemui Anies bertujuan untuk membicarakan isu-isu strategis di Ibu Kota, khususnya kebijakan perluasan ganjil genap dan penataan trotoar.

"Itu membutuhkan kemitraan strategis dengan Pemprov DKI Jakarta sehingga timbul konektivitas antara Bapak Anies dengan Fraksi Partai NasDem, bagaimana bisa menyelesaikan masalah-masalah di dapil ataupun umumnya di DKI Jakarta," kata Wibi Adrino kepada wartawan seusai bertemu dengan Anies.

Menurut Wibi, kebijakan ganjil genap bukan merupakan satu solusi final. Ketika permasalahan polusi udara bersumber dari transportasi, maka jalan berbayar adalah solusinya.

"Tadi Pak Gubernur menyampaikan, pada tahun 1970 beliau mendapatkan kliping dari salah satu seorang pemred bahwa Jakarta adalah salah satu kota yang memiliki tingkat polusi tertinggi di dunia. Jadi masalah ini sudah lama, tapi baru terekspos sekarang," bebernya.

Soal PKL, ia sependapat bahwa trotoar tidak eksklusif bagi pejalan kaki. Apalagi aturan undang-undangnya memperbolehkan. Terpenting semua harus mempunyai manfaat sebesar-besarnya.

"NasDem juga berpikir bahwa trotoar itu multifungsi ya, tidak hanya digunakan untuk pejalan kaki. Kita jangan berpikir sama antara pagi dengan malam. Malam itu trotoar bisa dong dipakai buat orang berdagang, apa masalahnya? Apakah harus eksklusif digunakan pejalan kaki saja? Tidak," tukasnya.

"Bagi Nasdem adalah bagaimana semua itu harus mempunyai manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi jangan stagnan pada satu pemikiran saja," sambungnya.

Wibi juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bahwa kinerja pemerintahan DKI Jakarta belum sempurna, sehingga butuh masukan-masukan dari Dewan, termasuk dari Fraksi NasDem. Intinya adalah mengedepankan rasionalitas, obyektivitas, sehingga usernya adalah warga Jakarta.

"Kami ingin berkontribusi pemikiran-pemikiran sehingga tidak hanya eksekutif berjalan sendiri, tetapi lewat kemitraan strategis ini mampu mengangkat kinerja daripada pemerintahan Pemprov DKI Jakarta agar bisa menjadi lebih baik," pungkasnya.