YLKI Nilai Perluasan Ganjil Genap Belum Mampu Urai Kemacetan di Jakarta

JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai perluasan ganjil genap di 16 ruas jalan Ibu Kota belum efektif mengurangi kemacetan dan polusi udara seperti yang diharapkan Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, pengguna mobil pribadi disinyalir beralih mengendarai sepeda motor atau memanfaatkan jasa ojek online.

Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, perluasan ganjil genap tak efektif menekan kemacetan dan polusi karena kebijakan tersebut tidak berlaku bagi sepeda motor. Hal ini mendorong masyarakat pengguna roda empat bermigrasi atau berpindah ke sepeda motor.

Menurut Tulus, pertumbuhan kepemilikan sepeda motor di Jakarta telah mencapai lebih dari 1.800 per hari. Dan makin tingginya penggunaan ojek online."Tidak adanya pengecualian sepeda motor mengakibatkan polusi di Jakarta kian pekat, makin polutif. Menurut data Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) sepeda motor berkontribusi paling signifikan terhadap polusi udara yakni, 19.165 ton polutan per hari di Jakarta," kata Tulus kepada wartawan Selasa (21/8/2019).

Tulus menuturkan, polutan bersumber dari sepeda motor sebesar 44,53%, mobil 16,11%, bus 21,43%, truk 17,7%, dan bajaj sebesar 0,23%. Tulus menyindir Gubernur DKI yang tidak ikut membatasi taksi online dinilai sebagai langkah mundur atau inkonsistensi.( Baca: DKI Klaim Uji Coba Perluasan Ganjil Genap Berhasil Perbaiki Kualitas Udara )

Pengecualian ini akan memicu masyarakat berpindah ke taksi online dan upaya mendorong masyarakat berpindah ke angkutan masal seperti Transjakarta, MRT, KRL Commuter Line menjadi gagal. "Upaya menekan polusi udara juga akan gagal manakala kendaraan di Jakarta masih gandrung menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dengan kualitas rendah, seperti jenis bensin premium dan atau bahan bakar dengan kandungan sulfur yang masih tinggi," ucapnya.