Trotoar Diserobot Mobil PSI, Koalisi Pejalan Kaki Sangat Kecewa

JAKARTA - Sejumlah mobil yang terpakir di trotoar depan kantor Dewan Perwakilan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) di Jalan KH Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, menjadi perhatian publik. Sebelumnya, PSI menge-Tweet dengan hastag #Merdeka100Persen kalau sudah bisa nyaman jalan kaki di trotoar dan nyebrang di zebra cross.
Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus mengatakan, trotoar yang dijadikan lahan parkir di sepanjang Jalan KH Wahid Hasyim tepatnya lampu merah Sarinah menuju Tanah Abang sudah kerap terjadi. Namun, kata dia, hal itu lantaran tidak ada tindakan tegas dari pihak terkait.

"Sekretariat koalisi pejalan kaki berada di gedung Sarinah, melihat prilaku dari salah satu partai itu tentu koalisi pejalan kaki sangat kecewa," ujar Alfred saat dihubingi SINDOnews, Kamis (18/8/2019).

Alfred menegaskan, sekitar kawasan tersebut memiliki kecenderungan tinggi terkait penyalahgunaan lahan yang semestinya diperuntukan bagi pejalan kaki.

"Banyak dipakai para pedagang, parkir hotel, parkir gedung dan lainnya. Sepanjang jalan itu diserobotnya lahan trotoar sangat tinggi," tegasnya. (Baca Juga: Parkir di Trotoar, Sudinhub Jakpus Pindahkan Mobil Pengurus PSIAlfred menambahkan, apa yang dilakukan oleh para penyerobot lahan trotoar di Jalan KH Wahid Hasyim menunjukkan begitu belum pedulinya masyarakat dengan para pejalan kaki.

"Sebenarnya ini bisa dijadikan sebagi acuan bahwa yang memiliki intelektual tinggi juga ternyata sama bar-bar nya dengan orang yang tidak memiliki intelektual tinggi," ungkapnya.

Selajutnya, jika para penyerobot lahan ini belum mengetahui fungsi dari trotoar maka sebaiknya belajar kembali. "Saya sarankan, mereka yang memiliki intelektual tinggi untuk berkunjung ke taman lalu lintas di Cibubur biar mereka tahu," jelasnya.
Kemudian, Alfred juga menyesalkan langkah para petugas selaku penegak hukum dalam hal ini dinas terkait dalam menyikapi permaslaahan itu. Dia menilai tidak ada langkah tegas yang dilakukan para penegak hukum.

"Jadi tidak memiliki kebijakan. Sifatnya hanya insidental saja, anget-anget. Jadi ketika sudah ramai diperbincangkan di media sosial baru lakukan penanganan secara cepat, jika tidak ramai diperbincangkan ya adem ayem," paparnya.