Belum Terkoneksi Stasiun, Ratusan Kios di Skybridge Terancam Mangkrak

JAKARTA - Proyek pembangunan jembatan Multi Guna (JMG) atau Skybridge Tanah Abang, Jakarta Pusat rampung pekan ini. Sayangnya, 446 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ditempatkan di kios baru bisa berdagang apabila terkoneksi dengan Stasiun Kereta Api Tanah Abang.

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi mengatakan proyek pembangunan Skybridge rampung pada pekan ini. Termasuk dengan keberadaan 446 kios seluas 1,5x2 meter di sepanjang Skybridge.

Kendati demikian, kata Irwandi, pra pedagang tidak bisa menempati kios meskipun pembangunan selesai. Sebab, Skybridge belum terkoneksi dengan Stasiun Kereta Api.

“Kami sudah membahasnya dengan pihak PT KAI. Alot sekali pembahasannya hingga belum juga bisa terkoneksi,” kata Irwandi saat dihubungi, Minggu (11/11/2018).

Irwandi menjelaskan, skybridge merupakan penataan Tanah Abang jangka menengah dan bertujuan agar pengguna kereta api yang keluar dari stasiun tidak menumpuk di jalan Jatibaru raya dan bisa langsung menuju pasar Blok G dan F. Sehingga, PKL dan angkot yang selama ini membuat kemacetan tidak berada lagi di jalan Jatibaru raya.

Untuk itu, kata Irwandi, mau tidak mau skybridge harus terhubung dengan pintu stasiun. Pada pekan ini, pihaknya akan menemui pihak PT KAI untuk membicarakan hal tersebut.

“Kami sudah membahas dan kembali mengajukan permohonan pembukaan pintu coneckting, kami harap PT KAI bersedia” ungkapnya.

Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoori Pinontoan menyatakan bahwa progres Skybridge saat ini sudah 95% dan hanya tinggal casing serta halte.

Menurutnya, koneksi Skybridge dengan Stasiun Tanah Abang baru dilakukan setelah pembangunan selesai. “Menunggu selesai baru dibuka koneksinya,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike sejak awal melihat Tidak adanya perecanaaan yang matang dalam menata kawasan Tanah Abang. Mulai dari menutup jalan untuk PKL hingga pembangunan Skybridge yang tergesa-gesa.

Politisi PDI Perjuangan itu meminta agar sebaiknya Pemprov DKI menghentikan terlebih dahulu dan mengaudit seluruh aktifits di kawasan Tanah Abang, termasuk adanya informasi jual beli kios oleh oknum tertentu.

“Bereskan dulu master plan, duduk bersama dengan PT KAI. Biaya Rp38 miliar itu tidak kecil,” tegasnya.