Aliansi Mahasiswa Provinsi Banten Desak Pemerintah Turunkan Harga Sembako dan Tolak Pemilu Curang

JAKARTA - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Provinsi Banten mengecam keputusan politik pemerintah yang menghasilkan kelangkaan dan kenaikan harga pangan .

Mereka juga menolak kenaikan tarif dasar listrik, tol, dan mendesak agar pemerintah untuk segera menurunkan harga sembako. Tidak hanya itu para mahasiswa juga menolak pelaksanaan pemilu curang.

Perwakilan Aliansi Mahasiswa Provinsi Banten Saepul Bahri menjelaskan, kenaikan harga pangan akhir-akhir ini sangat massif. Pascapemilu 2024, tren kenaikan harga bukan hanya terjadi pada BBM, listrik, dan tarif tol. Tapi juga harga beras yang menjadi bahan pokok mendasar masyarakat Indonesia.



”Hal ini sangat mencekik masyarakat menengah ke bawah. Belum lagi dalam beberapa minggu ke depan akan memasuki bulan puasa di mana konsumsi bahan pangan akan lebih besar,” ujarnya, Senin (26/2/2024).

Saepul menilai, kenaikan harga beras sangat tidak masuk akal karena hanya dalam kurun waktu kurang dari sepekan beras mengalami kenaikan harga sebanyak dua kali. Saepul mencontohkan, beras medium dari harga Rp10.000 perkilogram mengalami kenaikan hingga Rp14.000 perkilogram dan beras premium dari harga Rp12.000 perkilogram naik hingga Rp18.000 perkilogram. Padahal Indonesia adalah negara agraris.



“Kenaikan harga yang sangat tiba tiba ini sangatlah tidak masuk akal. Alasan kenaikan harga beras ini bukan hanya karena adanya fenomena El Nino yang berapa bulan ini sedang terjadi. Dampak pesta demokrasi yang kita sudah lewati berupa kebijakan bansos yang ugal-ugalan tanpa memikirkan ketersediaan pasokan kemarin pun memberikan dampak besar atas kelangkaan beras,” ujarnya..

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan langka dan mahalnya beras di pasaran selama beberapa bulan terakhir ini diduga akibat dari kebijakan bansos yang salah penerapan. Netty menyampaikan, kondisi tersebut mengkhawatirkan karena dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap bahan pokok.

Bansos yang dikeluarkan secara ugal-ugalan dan tidak tersistematis jelas merugikan masyarakat. Pemerintah seharusnya dapat meminimalisasi bahkan memperhitungkan segala kebutuhan pangan disaat-saat momen penting seperti pemilu ini.

”Pemerintah seakan-akan tidak mempersoalkan hal yang seharusnya menjadi kebutuhan utama masyarakat. Lagi-lagi masyarakat dijadikan korban keputusan politik demi kepentingan golongan tertentu tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan rakyat. Hal seperti ini seharusnya sudah menjadi bahan evaluasi sekaligus pertimbangan pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan maupun kebijakan politik,” ujarnya.

Dia menilai, hasil keputusan ini jelas tidak berpihak kepada rakyat. Kelangkaan dan kenaikan harga pangan ini menjadi sebuah pertanyaan dan catatan besar masyarakat kepada pemerintah terkait terhadap keputusan yang tidak sesuai dan merugikan masyarakat.

Hal-hal yang di luar dengan kepentingan masyarakyat harus di pertimbangkan secara matang dan penuh perhitungan karena adanya pemerintah merupakan amanah yang di mandatkan oleh seluruh golongan masyarakat. Menjadi sebuah kekeliruan jika amanah itu jelas bertolak belakang dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.