DPRD: Pergantian Wali Kota yang Dilakukan Anies-Sandi Sudah Tepat

JAKARTA - Sikap sejumlah mantan wali kota di DKI yang mengeluh atas pemberhentian mereka mendapat sindiran dari anggota DPRD. Sebab, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno mengganti wali kota dan pimpinan organisasi perangkat daerah, dinilai sudah tepat.

Anggota Komisi D DPRD DKI, Ashraf Ali, meyakini perombakan pejabat yang dilakukan oleh Anies-Sandi bertujuan untuk meningkatkan kinerja. Sebab mereka yang terpilih menggantikan memiliki track record yang lebih baik.

Ia kemudian mencontohkan pergantian Wali Kota Jakarta Selatan dari Tri Kurniadi ke Marullah Matali. Ashraf menilai pergantian itu jauh lebih baik.

Politikus Partai Golkar ini beralasan Tri Kurniadi kurang merespons aspirasi masyarakat. Hal itu terungkap saat dirinya melakukan kunker di kawasan Manggarai. Tri pernah berjanji bakal membenahi saluran air di sana, tapi tak kunjung dilakukan.

“Nyatanya tidak dibenahi. Warga kemudian mengadukan ke saya. Saya jadi diserang warga, padahal waktu itu Pak Tri menjanjikan di depan saya,” ujar Ashraf, Selasa (17/7/2018).

Tak hanya soal Wali Kota Jakarta Selatan, Ashraf juga menyindir kinerja mantan Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi. Anas dinilai hanya lips service, sementara dari tindakan dan kerja, jauh dari ucapanya. (Baca juga: Anies Beberkan Alasan Jadikan Rustam Effendi sebagai Wali Kota Jakbar)

Saat Anies mengganti keduanya, Ashraf melihat sosok penggantinya, baik Marullah maupun Rustam Efendi, merupakan tipe pelayan masyarakat dan track record keduanya sudah teruji.

“Pak Marullah dan Pak Rustam merupakan orang yang dedikasi tinggi. Dia pekerja keras dan mau turun ke jalan,” ucap Ashraf. (Baca juga: Anies Minta Wali Kota/Bupati Baru di DKI Berpihak ke Rakyat Kecil)

Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik juga menilai pergantian wali kota maupun kepada dinas yang dilakukan Anies Sandi sudah tepat.

Diketahui, beberapa hari ini sejumlah wali kota dan mantan kepala dinas yang dicopot mengeluhkan ke media cara Anies mengganti mereka. Mereka kecewa lantaran Anies memberhentikan dengan hanya mengirimkan SMS dan pesan WhatsApp (WA). (Baca juga: Ini Penjelasan Sandi Terkait Pemberhentian Pejabat DKI melalui WA)

Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, polemik pergantian pejabat Pemprov ini tidak akan mempengaruhi proses lelang/seleksi pejabat yang sedang berlangsung. Ia memastikan tetap dilakukan secara terbuka. "Jalan terus, kami jalan terus," kata Saefullah.

Saefullah merupakan Ketua Panitia Seleksi Pejabat DKI. Anggota pansel terdiri atas mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Eko Prasodjo, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja, Direktur Human Resources Universitas Indonesia Riani Rahmawati, Deputi Gubernur DKI periode 2009-2012 Ahmad Harjadi, dan Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada Zaki Baridwan.

Terdapat 39 jabatan eselon II yang dilelang. Lelang dibagi menjadi dua, yakni jabatan tertentu yang hanya dapat diisi PNS DKI dan jabatan yang dapat diisi PNS dari luar DKI atau nasional. Dari 39 jabatan itu, 16 di antaranya masih diproses. Sebab, pejabatnya masih aktif bekerja.

Menurut Saefullah, pergantian pejabat eselon sudah memperhatikan kinerja. Ia mencontohkan saat pencopotan mantan Kepala Dinas Kesehatan Koesmedi Priharto dan mantan Kepala Dinas Pendidikan Sopan Adrianto, keduanya dicopot karena faktor kinerja. Keduanya dianggap tidak memiliki perencanaan baik.

"Sudah kami lakukan untuk Kadis Pendidikan dan Kadis Kesehatan, istilahnya gagal perencanaan," tandasnya Saefullah.