DKI Akan Libatkan Masyarakat dalam Pembangunan Taman Maju Bersama
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta ingin melibatkan warga dalam pembangunan ruang terbuka hijau (RTH). Rencana pembangunan taman maju bersama (TMB) dipastikan tidak mengganti Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang sudah ada.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menginginkan pembangunan RTH menggunakan pendekatan masyarakat. Di mana, masyarakat akan dilibatkan untuk mendesain kegiatan, pengelolaan, dan aktivitas apa yang ada di RTH tersebut.
Sebab, lanjut Sandi, RTH bukan hanya dihadirkan oleh pemerintah tapi juga masyarakat. Untuk itu, Sandi berharap nantinya TMB berdiri di atas lahan yang dimiliki warga secara sukarela bekerja sama dengan pemerintah dan dunia usaha untuk menghadirkan ruang terbuka.
"Kalau RPTRA yang sudah jalan ya jalan saja. TMB ini bagian dari pemenuhan RTH," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu, 4 April 2018 kemarin.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menambahkan, RTH memiliki fungsi ekologis dan sosial sebagai ruang publik atau tempat bermain ramah anak, perpustakaan, berolahraga, dan bersosialisasi.
Artinya, lanjut Anies, komponen dari TMB dan Taman Pintar ialah pelibatan komunitas setempat dalam pemanfaatan dan pengelolaannya sehingga interaksi sosial dapat terjadi.
"Pembangunan taman ini diharapkan tidak hanya menambah jumlah RTH, namun juga memfasilitasi interaksi sosial penduduk setempat secara 'bottom up', alih-alih 'top-down," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan, Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Djafar Muchlisin menuturkan, pada 2018 ini menyiapkan anggaran sekitar Rp27 miliar untuk lahannya terlebih dahulu, termasuk kajian-kajian konsepnya. Menurutnya, TMB atau taman pintar serupa dengan RPTRA gagasan Gubernur sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Mirip dengan RPTRA. Artinya konsepnya semua aktivitas, pemberdayaan masyarakat dihimpun dalam satu taman," ujarnya.
Selain menyiapkan lahan, lanjut Djafar, pihaknya juga akan membangun 12 taman pintar yang tersebar di Ibu Kota. Taman Pintar akan merevitalisasi taman yang sudah ada, berbeda dengan RPTRA besutan Ahok yang membuka lahan baru.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menginginkan pembangunan RTH menggunakan pendekatan masyarakat. Di mana, masyarakat akan dilibatkan untuk mendesain kegiatan, pengelolaan, dan aktivitas apa yang ada di RTH tersebut.
Sebab, lanjut Sandi, RTH bukan hanya dihadirkan oleh pemerintah tapi juga masyarakat. Untuk itu, Sandi berharap nantinya TMB berdiri di atas lahan yang dimiliki warga secara sukarela bekerja sama dengan pemerintah dan dunia usaha untuk menghadirkan ruang terbuka.
"Kalau RPTRA yang sudah jalan ya jalan saja. TMB ini bagian dari pemenuhan RTH," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu, 4 April 2018 kemarin.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menambahkan, RTH memiliki fungsi ekologis dan sosial sebagai ruang publik atau tempat bermain ramah anak, perpustakaan, berolahraga, dan bersosialisasi.
Artinya, lanjut Anies, komponen dari TMB dan Taman Pintar ialah pelibatan komunitas setempat dalam pemanfaatan dan pengelolaannya sehingga interaksi sosial dapat terjadi.
"Pembangunan taman ini diharapkan tidak hanya menambah jumlah RTH, namun juga memfasilitasi interaksi sosial penduduk setempat secara 'bottom up', alih-alih 'top-down," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan, Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Djafar Muchlisin menuturkan, pada 2018 ini menyiapkan anggaran sekitar Rp27 miliar untuk lahannya terlebih dahulu, termasuk kajian-kajian konsepnya. Menurutnya, TMB atau taman pintar serupa dengan RPTRA gagasan Gubernur sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Mirip dengan RPTRA. Artinya konsepnya semua aktivitas, pemberdayaan masyarakat dihimpun dalam satu taman," ujarnya.
Selain menyiapkan lahan, lanjut Djafar, pihaknya juga akan membangun 12 taman pintar yang tersebar di Ibu Kota. Taman Pintar akan merevitalisasi taman yang sudah ada, berbeda dengan RPTRA besutan Ahok yang membuka lahan baru.
(whb)