Begini Cara Anies Bujuk Pemilik Lahan untuk Lancarkan Proyek MRT

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Salahuddin Uno meninjau proyek angkutan cepat terpadu atau mass rapid transit (MRT) di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).

Dalam kesempatan ini Gubernur dan Wakil Gubernur melihat titik permasalahan yang membuat proyek MRT terhambat. "Saya meninjau lokasi yang kemarin-kemarin dilaporkan sebagai lokasi bermasalah," ujar Anies.

Anies menjelaskan, terhambatnya proyek MRT tersebut dikarenakan beberapa rumah yang enggan membebaskan lahan milik mereka. "Konstruksi di tempat ini tidak bisa dituntaskan akibat ada empat rumah yang tidak mau melepas," tandasnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu saat ini sudah melihat dan mempertimbangkan permasalahan tersebut. Menurutnya, semua sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. "Kami tadi sudah lihat dan kami sudah pelajari landasan hukumnya. Bahwa sudah ada keputusan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) bulan Juli 2017, dan sudah ditentukan semua rumah di sekitar sini, warung, ruko, sudah menerima," jelasnya.

Namun begitu, Anies menyayangkan sikap dari sekelompok orang yang masih enggan melepaskan tanahnya untuk kepentingan nasional tersebut. "Tetapi hanya empat (yang tidak mau menyerahkan). Oleh karena itu tadi kami instruksikan pada wali kota supaya membebaskan lahan ini segera, dan pastikan proyek ini tidak berhenti. Kita harus melihat kepentingan nasional," tegasnya.

Pantauan SINDOnews, saat tiba di proyek MRT, Anies-Sandi didampingi Wali Kota Jakarta Selatan langsung naik melihat perkembangan proyek. Seusai meninjau proyek MRT, Anies didatangi pemilik salah satu toko bernama Mahesa yang menanyakan soal ganti rugi.

Setelah diberikan penjelasan oleh Anies, pemilik toko tersebut langsung menyetujui lahan parkir tokonya dibongkar untuk digunakan sebagai lokasi menanam tiang pancang MRT. Anies dan Mahesa pun bersalaman serta memukulkan palu godam sebagai simbol pembongkaran lahan parkir itu.

"Tadi kita bicara dan kita sampaikan bahwa ini untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok, individu dan bisnis. Ini betul betul untuk kepentingan nasional. Tadi saya jelaskan, dan akhirnya yang tadinya tidak mengizinkan dan sekarang diizinkan," tuturnya.

Anies berharap tidak ada pihak yang menghambat pembangunan untuk kepentingan nasional. Anies tidak menggunakan pendekatan “uang” dalam menyakinkan warga untuk mau melepas lahannya.

“Saya rasa, lagi-lagi kita perlu meyakinkan pada seluruh warga bahwa kita membangun untuk kepentingan nasional. Sering kali kita bicaranya uang, dan tadi saya tidak bicara uang sama dia (warga)," tutup Anies.