DPRD Komitmen Beri Kepastian Hukum Nasib TKK di Pemkot Bekasi

BEKASI - DPRD Kota Bekasi menyatakan tetap berkomitmen memberi kepastian hukum bagi tenaga kerja kontrak (TKK) di lingkungan Pemkot Bekasi . Diharapkan ada solusi terbaik terkait persoalan TKK tersebut.

"Sejak awal kami katakan bahwa TKK harus diberi kepastian hukum dan solusi terbaik atas kebijakan dan keputusan pemerintah pusat," ungkap Ketua DPRD Kota Bekasi HM Saifuddaulah pada Rabu (11/10/2023).

Karenanya, lanjut Saifuddaulah, pimpinan DPRD Kota Bekasi akan memanggil Pj Wali Kota Bekasi R. Gani Muhamad untuk menjelaskan terkait persoalan dan solusi Pemkot dalam menyelesaikan TKK.

Dia menuturkan, akan mendorong dan memberi ruang yang sama kepada alat kelengkapan dewan untuk menjalankan fungsinya dalam pengawasan yang berencana memanggil Pj Wali Kota Bekasi terkait persoalan TKK.

Asal, lanjut Saifuddaulah, hal itu dilaksanakan sesuai aturan dan nomenklatur, juga tugas, pokok, dan fungsinya.



"Kami tidak akan menghalangi atau menolak agenda AKD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Asal nota dinas yang disampaikan jelas agendanya dan sudah berkoordinasi juga mendapat disposisi dari Kordinator AKD," tuturnya.

Jadi, kata politisi PKS ini, Pj Wali Kota yang baru menjabat harus memberikan strategi dan langkah konkrit dalam memberikan kepastian hukum terhadap status TKK pascalahirnya UU ASN yang baru sambil menunggu Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan MenPAN-RB, serta apa solusi TKK di Kota Bekasi.

"Apa pun hasil pertemuan, serta solusi Pj Wali Kota terkait TKK. Kami akan dukung jika benar-benar memberi kepastian masa depan TKK," ucapnya.