Sekda DKI: Raihan ISO SNI Bentuk Komitmen Tidak Korupsi

JAKARTA - Perumda Dharma Jaya yang melakukan transformasi perusahaan menuai hasil positif dengan diraihnya sertifikat ISO SNI 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Atas prestasi ini, Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengapresiasi torehan ini.

Menurut dia, tantangan terbesar dalam implementasi ISO SNI 37001:2016 adalah menumbuhkan komitmen bersama untuk tidak melakukan korupsi.



"KPK mendorong Pemprov DKI untuk terus melakukan upaya pencegahan korupsi, termasuk upaya mendapatkan sertifikasi ISO 37001:2016," ujar Joko.

Sertifikat tersebut diserahkan Direktur Operasional Mutuagung Lestari Irham Budiman kepada Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman dan disaksikan Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono dan Direktur Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) Kedeputian Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aminudin di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (3/10/2023).

Menurut Raditya, raihan sertifikat ISO SNI tentang SMAP merupakan pencapaian besar bagi Perumda Dharma Jaya dan menandai komitmen perusahaan terhadap transparansi, integritas, dan berkelanjutan bisnis melalui implementasi ISO SNI 37001:2016 yang mengatur sistem manajemen antipenyuapan.

"Sebagai BUMD, Perumda Dharma Jaya selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penerapan sistem manajemen antipenyuapan," ujarnya, Rabu (4/10/2023).

Standar ISO SNI ini membantu Perumda Dharma Jaya dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi risiko korupsi serta penyuapan. Ini juga merupakan salah satu upaya perusahaan dalam memberikan teladan dan praktik bisnis yang bersih.

Direktur Anti Korupsi Badan Usaha Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menyambut baik pencapaian Perumda Dharma Jaya dalam meraih sertifikasi ISO SNI 37001:2016. Sertifikasi merupakan awal dari konsistensi dalam menjalankan regulasi kebijakan di dalam ISO SNI 37001:2016.

Dengan diraihnya sertifikasi ISO SMAP, Dharma Jaya telah memiliki sistem pencegahan korupsi yang akan memberikan manfaat signifikan dalam menjaga integritas dan transparansi.

"Sertifikat ini juga memposisikan perusahaan untuk bertindak secara hukum terhadap oknum yang terlibat dalam penyuapan, melindungi korporasi dari tanggung jawab hukum atas tindakan tersebut," ujar Aminudin.