Hubungkan 5 Moda Transportasi, Pemprov DKI Resmikan JPM Dukuh Atas

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Perhubungan meresmikan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Dukuh Atas pada Rabu (13/9/2023). JPM ini memberikan kemudahan bagi masyarakat melakukan perpindahan lima moda transportasi.

Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat mengatakan, peresmian JPM Dukuh Atas dibangun berdasarkan instruksi Kementerian Perhubungan pada 7 Januari 2021 silam kepada MRT Jakarta dan PT KAI.

Pembangunan JPM tersebut kemudian ditugaskan lebih lanjut kepada PT MRT Jabodetabek. "Pembangunan jembatan ini tidak menggunakan APBD atau APBN, kita melakukan kerja sama dengan pihak swasta sehingga terbangun jembatan yang akan dimanfaatkan untuk mobilitas masyarakat pengguna transportasi," kata Tuhiyat.

Menurut Tuhiyat, JPM Dukuh Atas dibangun sejak 2021, memiliki luas 2.350 meter persegi dengan panjang dari LRT Jabodebek sampai Stasiun KAI Sudirman itu mencapai 230 meter.

"JPM ini untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat melakukan perpindahan antarmoda. Di wilayah Dukuh Atas ini ada lima moda transportasi, yakni LRT Jabodebek, KAI Commuter Line, MRT Jakarta, Kereta Bandara, dan Transjakarta sehingga bisa saling terintegrasi," ujarnya.

Untuk kenyamanan pengguna pihaknya juga berkomitmen menyiapkan fasilitas inklusif seperti jalur pejalan kaki, jalur sepeda, eskalator, ruang retail, dan ruang komersil untuk membiayai pembangunan jembatan ini.



"Sejak dioperasi uji coba 28 Agustus 2023, kita menggandeng lebih dari 46 UMKM di jalur ini dan sudah dilewati hampir 70.000 orang di area jembatan ini. Dan tertinggi traffic di JPM ini setiap Sabtu dan Minggu. Sukses pembangunan JPM ini membawa kebanggaan bagi kami," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengungkapkan, masyarakat memang sangat mendambakan keberadaan infrastruktur antarmoda yang saling terintegrasi seperti JPM Dukuh Atas.

"Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa konektivitas transportasi adalah suatu keharusan, karena polusi kerugian 1 tahun Rp100 triliun, belum lagi hal-hal lain membuat Jakarta sesak. Sehingga keberadaan JPM ini sangat baik untuk menjembatani berbagai wilayah yang ada," ungkap Budi Karya.