Puluhan Ribu Warga Bekasi Tolak Gunakan Kontrasepsi

JAKARTA - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi menyebutkan, sebanyak puluhan ribu pasangan usia subur (PUS) di wilayahnya menolak menggunakan alat kontrasepsi. Alasannya, mereka enggan bagian intimnya disentuh oleh tim medis.

"Jumlah PUS pada tahun 2016 yang menolak menggunakan alat kontrasepsi berjumlah 86.471 pasangan dari total PUS mencapai 457.440 pasangan," ujar Sekretaris DPPKB Kota Bekasi, Hudi Wijayanto, Kamis 6 April 2017. Sementara sisanya sebanyak 370.969 pasangan memilih menggunakan alat kontrasepsi.

Menurut dia, warga yang menggunakan alat kotrasepsi ini karena berbagai pertimbangan, salah satunya adalah menjaga jarak kelahiran anaknya. Namun, untuk yang menolak lantaran mereka malu untuk ditangani tim medis. Sebab, alat kelamin merupakan bagian yang privasi (pribadi).

Saat ini, kata dia, ada tujuh jenis kontrasepsi yang ditawarkan yaitu spiral, metode operasi pria (MOP), metode operasi wanita (MOW), kondom, implan, suntik dan pil. Dari tujuh alat kontrasepsi itu, jenis suntik yang paling diminati warga hingga menembus 145.080 orang.

Kemudian disusul kontrasepsi pil yang mencapai 93.181 orang. Sehingga, kedua alat kontrasepsi ini diminati karena dianggap praktis dengan risiko yang minim. Pasalnya, resiko memang minim, tapi cenderung berdampak pada hormon seperti meningkatnya berat badan karena nafsu makan bertambah dan flek hitam diwajah.

Hudi menjelaskan, PUS idealnya mengikuti program keluarga berencana (KB) yang digagas oleh pemerintah. Tujuannya menekan laju pertumbuhan penduduk yang kini telah menembus 2,6 juta orang dan meningkatkan keluarga berkualitas dengan jumlah anak dua orang.

Kabid Keluarga Berencana, DPPKB Kota Bekasi, Farida Darmastuti menambahkan, pasangan yang mengikuti program Keluarga Berencana (KB) biasanya telah memiliki dua anak. Tujuan mereka adalah untuk menjaga jarak kelahiran anak-anaknya.

Selain itu, kata dia, mereka juga mempertimbangkan beban ekonomi bila memiliki banyak anak. "Punya banyak anak dengan jarak kelahiran yang cukup dekat, mungkin bisa merepotkan juga. Apalagi bila sang ibu bekerja untuk membantu perekonomian keluarga," tambahnya.

Farida mengungkapkan, pemasangan alat kontrasepsi itu diberikan secara gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi. Dengan catatan, mereka telah terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Kartu Bekasi Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).