Ingin Jakarta Utara Tetap Damai Jelang Pemilu 2024, Pengurus 18 Parpol Berkumpul di Ancol
loading...
Pemkot Jakarta Utara memberikan sosialisasi pemahaman tentang undang-undang bidang politik kepada pengurus parpol, di Ancol, Kecamatan Pademangan, Rabu (21/6/2023). Foto: SINDOnews/Yohannes Tobing
A
A
A
JAKARTA - Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengajak semua pihak menciptakan kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi Pemilu 2024 , baik masyarakat maupun partai politik (parpol).
Untuk itu, Pemkot Jakarta Utara memberikan sosialisasi pemahaman tentang undang-undang bidang politik kepada pengurus parpol, di Ancol, Kecamatan Pademangan, Rabu (21/6/2023).
Dalam sosialisasi ini terdapat sekitar seratusan peserta yang hadir dari pengurus dan anggota parpol, Forum Komunikasi DPD Partai Politik Peserta Pemilu (FKP4), serta anggota disabilitas Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Jakarta Utara.
Ali Maulana mengatakan, kegiatan sosialisasi ini diharapkan bisa menciptakan kebersamaan dan pemersatu di Jakarta Utara, baik masyarakat maupun parpol peserta Pemilu 2024.
"Jangan dipecah-pecah walaupun beda pilihan, tapi Jakarta Utara adalah perekatnya," kata Ali.
Ali berpesan kepada semua pihak agar dapat berjalan beriringan dan menjaga kebersamaan jelang pesta demokrasi Pemilu 2024.
"Tetap ikuti koridor yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kita semua berharap pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024 dapat berjalan sukses dan berhasil," tandasnya.
Ali menambahkan, Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara akan membuka Posko Pemilu Serentak 2024 untuk meminimalisir ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan pada setiap tahapan Pemilu 2024.
"Posko ini terdiri dari perwakilan unsur yang berkepentingan dalam pemilu sehingga nantinya bisa mencari solusi terbaik agar pemilu bisa terlaksana dengan baik," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkot Jakarta Utara Yunus Burhan mengungkapkan, perwakilan dari 18 parpol turut hadir dalam kegiatan sosialisasi peningkatan pemahaman undang-undang bidang politik ini.
"Sosialisasi ini adalah bagian dari komunikasi yang dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman peserta terkait undang- undang pemilu sehingga pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan kondusif," pungkasnya.
Pemateri dalam kegiatan ini antara lain Ketua KPU Jakarta Utara Abdul Bahder Maloko, Komisioner Bawaslu Jakarta Utara Rini Rianti, serta Dewan Pembina Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini.
Untuk itu, Pemkot Jakarta Utara memberikan sosialisasi pemahaman tentang undang-undang bidang politik kepada pengurus parpol, di Ancol, Kecamatan Pademangan, Rabu (21/6/2023).
Dalam sosialisasi ini terdapat sekitar seratusan peserta yang hadir dari pengurus dan anggota parpol, Forum Komunikasi DPD Partai Politik Peserta Pemilu (FKP4), serta anggota disabilitas Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Jakarta Utara.
Ali Maulana mengatakan, kegiatan sosialisasi ini diharapkan bisa menciptakan kebersamaan dan pemersatu di Jakarta Utara, baik masyarakat maupun parpol peserta Pemilu 2024.
"Jangan dipecah-pecah walaupun beda pilihan, tapi Jakarta Utara adalah perekatnya," kata Ali.
Ali berpesan kepada semua pihak agar dapat berjalan beriringan dan menjaga kebersamaan jelang pesta demokrasi Pemilu 2024.
"Tetap ikuti koridor yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kita semua berharap pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024 dapat berjalan sukses dan berhasil," tandasnya.
Ali menambahkan, Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara akan membuka Posko Pemilu Serentak 2024 untuk meminimalisir ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan pada setiap tahapan Pemilu 2024.
"Posko ini terdiri dari perwakilan unsur yang berkepentingan dalam pemilu sehingga nantinya bisa mencari solusi terbaik agar pemilu bisa terlaksana dengan baik," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkot Jakarta Utara Yunus Burhan mengungkapkan, perwakilan dari 18 parpol turut hadir dalam kegiatan sosialisasi peningkatan pemahaman undang-undang bidang politik ini.
"Sosialisasi ini adalah bagian dari komunikasi yang dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman peserta terkait undang- undang pemilu sehingga pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan kondusif," pungkasnya.
Pemateri dalam kegiatan ini antara lain Ketua KPU Jakarta Utara Abdul Bahder Maloko, Komisioner Bawaslu Jakarta Utara Rini Rianti, serta Dewan Pembina Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini.
(thm)
Explore More