Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK, Pj Bupati Bekasi: Lebih Akuntabel
loading...
A
A
A
Dani menegaskan, progres pembangunan ini dibahas secara rutin setiap minggu dengan memanggil seluruh kepala organisasi perangkat daerah.
“Kemarin 20 persen sudah terserap dan nanti di akhir triwulan kedua harus 50 persen dan on progress, lalu meningkat lagi. Sehingga di akhir itu tinggal peningkatan mutunya,” ucap dia.
Tidak sebatas penyerapan anggaran, namun hasil akhir dari pembangunan pun menjadi perhatian. Dani menegaskan, Pemkab Bekasi tidak sebatas memenuhi target namun bagaimana melampauinya.
“Jadi misalkan pemberdayaan penduduk atau pelatihan anggarannya Rp20 juta untuk 10 orang tapi rupanya bisa lebih dari 10 orang ya kenapa tidak. Ini disebut efisiensi. Termasuk anggaran pembangunan untuk 1 kilometer, ternyata bisa lebih dari 1 kilometer, bagus. Efisiensi ini yang terus kami terapkan,” ucap dia.
Kapala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi, Hudaya mengatakan, kinerja keuangan Pemkab Bekasi berdasarkan hasil audit BPK mengalami beberapa peningkatan. Di antaranya realisasi belanja yang meningkat dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang menurun signifikan.
Pada 2021, realisasi belanja hanya mencapai 85,48 persen. Sedangkan pada 2022 realisasi belanja naik menjadi 89,66 persen. Kemudian SILPA yang mencapai Rp1,05 triliun pada 2021 berhasil ditekan pada 2022 menjadi hanya Rp775,59 miliar.
“Ini merupakan data auditif atau yang sudah diaudit. Jadi ada progres yang baik. Kemudian secara presentase realisasi pendapatan juga naik dari 99,9 persen pada 2021, menjadi 102,62 persen di tahun 2022 atau melebihi target,” tukasnya.
“Kemarin 20 persen sudah terserap dan nanti di akhir triwulan kedua harus 50 persen dan on progress, lalu meningkat lagi. Sehingga di akhir itu tinggal peningkatan mutunya,” ucap dia.
Tidak sebatas penyerapan anggaran, namun hasil akhir dari pembangunan pun menjadi perhatian. Dani menegaskan, Pemkab Bekasi tidak sebatas memenuhi target namun bagaimana melampauinya.
“Jadi misalkan pemberdayaan penduduk atau pelatihan anggarannya Rp20 juta untuk 10 orang tapi rupanya bisa lebih dari 10 orang ya kenapa tidak. Ini disebut efisiensi. Termasuk anggaran pembangunan untuk 1 kilometer, ternyata bisa lebih dari 1 kilometer, bagus. Efisiensi ini yang terus kami terapkan,” ucap dia.
Kapala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi, Hudaya mengatakan, kinerja keuangan Pemkab Bekasi berdasarkan hasil audit BPK mengalami beberapa peningkatan. Di antaranya realisasi belanja yang meningkat dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang menurun signifikan.
Pada 2021, realisasi belanja hanya mencapai 85,48 persen. Sedangkan pada 2022 realisasi belanja naik menjadi 89,66 persen. Kemudian SILPA yang mencapai Rp1,05 triliun pada 2021 berhasil ditekan pada 2022 menjadi hanya Rp775,59 miliar.
“Ini merupakan data auditif atau yang sudah diaudit. Jadi ada progres yang baik. Kemudian secara presentase realisasi pendapatan juga naik dari 99,9 persen pada 2021, menjadi 102,62 persen di tahun 2022 atau melebihi target,” tukasnya.
(ams)