Pemetaan dan Relokasi Warga di Wilayah Rawan Bencana Mendesak Dilakukan
loading...
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto memberikan dukungan moral kepada tim SAR di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Kamis (16/3/2023). Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
BOGOR - Pemetaan wilayah rawan bencana di Kota Bogor mendesak dilakukan. Hal ini mengacu pada bencana longsor yang terjadi di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, pekan lalu.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin mengatakan, longsor di Kelurahan Empang menjadi pengingat Pemkot dan DPRD Kota Bogor. Sebagai pemangku kebijakan, eksekutif dan legislatif harus mengambil langkah pencegahan lebih dini dengan melakukan pemetaan daerah rawan bencana sesuai dengan kontur kemiringan.
“Data ini yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah. Bahwa terdapat beberapa titik yang dirasa perlu mendapatkan treatment lebih lanjut, perlu mendapat konservasi yang lebih kuat, maksimal, itu yang harus lebih dini kita perkuat,” kata Jenal Mutaqin dalam siaran persnya, Selasa (21/3/2023).
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan, longsor di Kelurahan Empang menguatkan kesimpulan bahwa di Kota Bogor terdapat wilayah yang masuk zona berbahaya dan tidak layak untuk ditinggali. Dia lalu menyampaikan beberapa langkah penting untuk dilakukan pemerintah daerah.
Pertama, operasi tanggap darurat. ”Kami melihat langkah yang dilakukan oleh tim gabungan sudah benar. Apresiasi dan terima kasih atas koordinasi dan gerak cepat BPBD, Dinas Sosial, Damkar, TNI, Kepolisian, dan relawan untuk mengevakuasi warga,” kata Atang.
Kedua, memastikan korban yang selamat mendapatkan penanganan dan perawatan yang maksimal. “Berikutnya adalah memastikan penanganan korban selamat dengan baik. Penanganan medis, posko pengungsian, dan tempat tinggal sementara selama beberapa bulan ke depan," jelasnya.
Terakhir, relokasi yang sudah direncanakan oleh pemkot pascapemetaan lokasi rawan bencana segera dijalankan.
“Relokasi yang belum berjalan perlu menjadi perhatian bersama agar segera memastikan zona hitam yang sudah dipetakan bisa segera dipindahkan,” ujarnya.
Sebelumnya pada Kamis (16/3/2023) lalu, Atang Trisnanto bersama Jenal Mutaqin dan anggota Sri Kusnaeni serta Mardiyanto meninjau lokasi longsor. Para pejabat terkait seperti Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor Fahrudin dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor Theofilo Patricinio Freitas turut mendampingi.
Kedatangan mereka guna memastikan penanganan bencana berjalan maksimal. Mereka juga memberikan dukungan moral kepada relawan dan petugas yang menangani bencana tersebut.
Rombongan juga mengunjungi keluarga korban untuk memberikan kekuatan dan menyampaikan rasa belasungkawa. Mereka juga memberikan bantuan operasional untuk pos dapur umum relawan dan bantuan kemanusiaan untuk posko pengungsian.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin mengatakan, longsor di Kelurahan Empang menjadi pengingat Pemkot dan DPRD Kota Bogor. Sebagai pemangku kebijakan, eksekutif dan legislatif harus mengambil langkah pencegahan lebih dini dengan melakukan pemetaan daerah rawan bencana sesuai dengan kontur kemiringan.
“Data ini yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah. Bahwa terdapat beberapa titik yang dirasa perlu mendapatkan treatment lebih lanjut, perlu mendapat konservasi yang lebih kuat, maksimal, itu yang harus lebih dini kita perkuat,” kata Jenal Mutaqin dalam siaran persnya, Selasa (21/3/2023).
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan, longsor di Kelurahan Empang menguatkan kesimpulan bahwa di Kota Bogor terdapat wilayah yang masuk zona berbahaya dan tidak layak untuk ditinggali. Dia lalu menyampaikan beberapa langkah penting untuk dilakukan pemerintah daerah.
Pertama, operasi tanggap darurat. ”Kami melihat langkah yang dilakukan oleh tim gabungan sudah benar. Apresiasi dan terima kasih atas koordinasi dan gerak cepat BPBD, Dinas Sosial, Damkar, TNI, Kepolisian, dan relawan untuk mengevakuasi warga,” kata Atang.
Kedua, memastikan korban yang selamat mendapatkan penanganan dan perawatan yang maksimal. “Berikutnya adalah memastikan penanganan korban selamat dengan baik. Penanganan medis, posko pengungsian, dan tempat tinggal sementara selama beberapa bulan ke depan," jelasnya.
Terakhir, relokasi yang sudah direncanakan oleh pemkot pascapemetaan lokasi rawan bencana segera dijalankan.
“Relokasi yang belum berjalan perlu menjadi perhatian bersama agar segera memastikan zona hitam yang sudah dipetakan bisa segera dipindahkan,” ujarnya.
Sebelumnya pada Kamis (16/3/2023) lalu, Atang Trisnanto bersama Jenal Mutaqin dan anggota Sri Kusnaeni serta Mardiyanto meninjau lokasi longsor. Para pejabat terkait seperti Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor Fahrudin dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor Theofilo Patricinio Freitas turut mendampingi.
Kedatangan mereka guna memastikan penanganan bencana berjalan maksimal. Mereka juga memberikan dukungan moral kepada relawan dan petugas yang menangani bencana tersebut.
Rombongan juga mengunjungi keluarga korban untuk memberikan kekuatan dan menyampaikan rasa belasungkawa. Mereka juga memberikan bantuan operasional untuk pos dapur umum relawan dan bantuan kemanusiaan untuk posko pengungsian.
(poe)
Explore More