Komisi IV dan Kasi Kemas se-Kota Bogor Petakan Masalah Pelayanan

BOGOR - Komisi IV DPRD Kota Bogor bertemu dengan seluruh kepala seksi (kasi) Kesejahteraan Masyarakat (Kemas) tingkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Bogor. Tujuan dikumpulkannya seluruh ujung tombak penyaluran bantuan untuk warga tersebut untuk memetakan masalah yang kerap dihadapi para petugas.

Berdasarkan hasil rapat pekan lalu, terdapat tiga dinas teknis penyalur program bantuan yang perlu disinergikan. Yakni, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) terkait bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Dinas Sosial (Dinsos) terkait bantuan sosial, dan Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait BPJS PBI-APBD Kota Bogor.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri menjelaskan, untuk masalah terkait RTLH tidak ada koordinasi antara Disperumkim Kota Bogor dengan Kementerian PUPR. Hal ini kaitannya dengan penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dan RTLH di Kota Bogor.

“Banyak kasi Kemas yang mengungkapkan tidak adanya informasi ke mereka, siapa saja yang menerima bantuan BSPS ini. Akibatnya sering ditemui warga yang sudah mendapatkan BSPS juga terdaftar sebagai penerima bantuan RTLH. Ini perlu diperbaiki,” kata Gus M, sapaan akrabnya kepada wartawan, Selasa (31/1/2023).

Terkait masalah kesehatan, menurut Gus M, perlu ada peningkatan sarana prasarana penunjang yakni penambahan Posyandu. Tujuannya tercipta pemerataan pelayanan kesehatan.

Di samping perlu ditunjangnya program produk makanan tambahan (PMT) agar balita di Kota Bogor terbebas dari stunting. “Jadi kapasitas SDM dan sarpras yang mendukung perlu ditingkatkan, sehingga persoalan klasik dalam hal pelayanan tidak lagi terjadi,” tandasnya.

Sebagai ujung tombak dalam hal pelayanan, Komisi IV DPRD Kota Bogor berencana mendorong Pemkot Bogor bisa memberikan honor kepada para operator aplikasi Sahabat. “Kami akan memperjuangkan itu melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor,” ungkap Gus M.

Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, M Rusli Prihatevy menjelaskan masalah penyaluran bantuan sosial yang berada di Dinsos Kota Bogor. Banyaknya bantuan perlu adanya sinergi antara Dinsos Kota Bogor, Dinsos Jawa Barat, dan Kemensos.

Menurut Rusli, banyak ditemukan kasus warga menerima banyak sekali bantuan. “Penyaluran yang mendadak dan ketidaktepatan dalam penyaluran akan kami bahas lebih lanjut dengan dinas terkait dan nantinya akan komunikasikan juga dengan instansi vertikal lainnya,” ujar Rusli.

Mengenai persoalan kesehatan, Rusli mengimbau warga Kota Bogor, yang merasa BPJS PBI-APBD nya tidak aktif, bisa langsung datang ke kelurahan untuk diaktivasi kembali. Hal ini bertujuan agar tidak ada kendala saat warga melakukan pengobatan. “Jadi warga silakan melapor dulu, nanti kasi Kemas akan membantu,” jelasnya.